PEMBANGUNAN EKONOMI
“ORANG BASUDARA”
(Perspektif
Etnoekonomi Alerasa Betarasa di Maluku).
Oleh:
Syarifudin Ambon
A.
Latar belakang
Pembangunan kearifan ekonomi budaya di Provinsi Maluku yang lahir dari berbagai etnis
suku, seni budaya dan agama, kekayaan ini selain memiliki potensi
konflik juga memiliki potensi besar terhadap pembangunan ekonomi yang lebih dinamis dan humanis.
Setiap bangsa
membutuhkan konsep pembangunan ekonomi yang tahan terhadap perubahan sosial.
Ekonomi moneter, inflasi, dan kuat secara sistem dan infrastruktur. Makalah ini
tawarkan ekonomi basudara sebagai cara pandang untuk menata sistem regulasi,
SDM dan infasturktur ekonomi sebagai kearifan lokal orang basudara yang dapat
meningkatka rasa persatuan keadilan dan kemanusiaan.
Untuk mencapai
itu semua perlu menjaga sistem ekonomi nagri tetap baik tidak terjadi
seperti problematika ekonomi Nasional. Masalah kebijakan Menteri keuangan Sri Mulyani Potong Rp. 133,8 Triliun APBN 2016 dengan mengacu pada intruksi Presiden No.4 Tahun
2016 tentang langkah-langkah penghematan dan pemotongan anggaran pendapatan
belanja Negara.
Instruksi ini berdasarkan pengendalian dan pengamanan APBN 2016. Kondisi jika
dipercakapkan dengan konsep ekonomi orang basudara maka konsep ekonomi
Indonesia telah menganut faham ekonomi kapital. Penguasa kapital yang lebih
banyak menggerakkan, menentukan dan mengendalikan regulasi ekonomi.
Kondisi ini
berbeda dengan sistem ekonomi orang basudara dengan falsafah alerasabetarasa
dalam menata ekonnomi untuk kesejahteran nagri.
Ekonomi adat dan Kewang menjaga, memelihara, melindungi, dan mengayomi negeri, harta miliknya
serta segala kepentingannya, begitu juga dengan penduduk negeri, harta miliknya
dan segala kepentingannya. Fungsinya adalah menciptakan keamanan, ketentraman,
ketertiban, dan kedamaian dalam
masyarakat dan petuanan negeri.
Organisasi ekonomi adat
sperti kewang terdiri dari; kepala kewang bertanggung jawab terhadap produksi, wakil
kepala kewang, sekretaris kewang mencatat semua produksi, distribusi dan
perlindungan konsumne. wakil sekretaris kewang, bendahara kewang, wakil
bendahara kewang, dan anak-anak kewang.
Kepala kewang bertugas
mengepalai kewang, menetapkan kebijaksanaan ekonomi nageri yang akan
dijalankan oleh kewang, setelah mendapat perintah dari pemerintah negeri mana
yang harus dengan persetujuan saniri negeri.
Apabila kepala kewang
berhalangan, maka wakil kepala kewang menjalankan tugas kepala kewang.
Sekretaris kewang bertugas mengepalai pekerjaan administrasi kewang,
melaksanakan pekerjaan tersebut baik atas perintah kepala kewang maupun
inisiatif sendiri.
Apabila sekretaris kewang
berhalangan, maka wakil sekretaris kewang yang menjalankan tugas sekretaris
kewang. Bendahara kewang bertugas mengepalai dan mengurus keuangan kewang,
mencatat semua uang masuk keluar, membuat neraca dan dan segala kegiatan
lainnya berhubungan dengan kegiatan kewang. Apabila Bendahara kewang
berhalangan, maka wakil Bendahara kewang menjalankan tugas kepala
kewang.[1]
Anak-anak kewang bertugas menjalankan
dan melaksanakan perintah kepala kewang dengan penuh rasa tanggung
jawab, jujur, kesatria, dan adil.[2]
Jumlah anak-anak kewang
ditetapkan oleh pemerintah negeri Tulehu dengan persetujuan dari saniri negeri
serta disesuaikan dengan kebutuhan. Personalia kewang ditetapkan oleh
pemerintah negeri Tulehu dengan persetuajun dari saniri negeri Tulehu.
Kantor/Rumah, Rapat dan
masa berlaku kewang, Seluruh kegiatan kewang dipusatkan pada kantor/rumah
kewang Rapat kewang dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan. Untuk
pertama kali, maka masa berlakunya kewang adalah dua tahun, terhitung mulai
sejak kewang diangkat; Untuk seterusnya, maka masa berlakunya kewang adalah 1
(satu) tahun, terhitung sejak kewang diangkat. Kehidupan dan penghidupan dalam
negeri tulehuSasi atas hasil-hasil di daratan dan lautan di umumkan oleh kewang
melalui titah (tabaus titah).
Secara tertulis pada papan-papan pengumuman dan dengan menggunakan tanda-tanda yang
nyata; Barangsiapa melanggar ketentuan ini, dihukum oleh kewang dengan hukuman
denda sebanyak banyaknya 10.000 bagi mereka yang mengambil kelapa, pala, bunga
pala, cengkeh, daun atap, gaba-gaba, loleba, daun tikar, ikan (sasi lompa), hasil laut lainnya.
B.
Rumusan Masalah
1.
Bagaimana
Sistem Ekonomi Orang Basudara
2.
Bagaimana Strategi Pembangunan ekonomi Orang
basudara.
C.
Pembahasan
Dalam pembahasan system ekonomi orang
basudara dan strategi pembangunan ekonomi di Maluku untuk Indonesia dapat
berjalan baik jika tradisi ekonomi kearifan local dapat dikelolah dengan
prinsip alerasa betarasa untuk menata system produksi, distribusi, dan
konsumsi. Tujuan besar dari kearifan local ekonomi orang basudara untuk
mencegah terjadinya kerusakan alam dengan melakukan sasi air, tanah, dan udara
perlu dijaga keletariannya karena itu manusia hidup.
1.
Sistem Ekonomi Orang
Basudara
Pengertian ekonomi orang basudara
adalah Ilmu mengenai asas-asas pengelolaah harta, distribusi harta, barter dan
pemakaian barang-barang serta kekayaan nagri (seperti keuangan, perindustrian,
dan perdagangan suatu negeri. System ekonomi orang basudara menganut
faham rasa persaudaraan lebih dominan dibading capital. Model ekonomi ini
relevan dengan system Sistem Ekonomi Pancasila yang di desain oleh Muhammad
Hatta di banda waktu diasinkan.
Sistem ekonomi Pancasila adalah
sistem ekonomi yang didasari dari jiwa ideologi Pancasila yang dalamnya
terdapat makna demokrasi ekonomi yaitu kegiatan ekonomi berdasarkan usaha
bersama dengan asas kekeluargaan dan kegotong-royongan dari, oleh, dan
untuk rakyat dalam bimbingan dan pengawasan pemerintah.
2.
Konsep Ekonomi Orang
Basudara
Pertama kali konsep ekonomi orang
basudara di tulis oleh Muhammad Hatta dengan Sistem Ekonomi Pancasila di Banda
memiliki Ciri-ciri pokok sistem ekonomi Pancasila terdapat pada UUD 1945 Pasal
33, dan GBHN Bab III B No. 14. Berikut ini ciri-ciri pokok sistem ekonomi
Pancasila. Pasal Perkara 33 Setelah Amandemen 2002 Perekonomian disusun sebagai
usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
Bumi dan air serta kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat Perekonomian
nasional diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi secara prinsip
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi disetiap
nagri di Maluku.
Sistem ekonomi orang basudara
adalah sebuah system yang mengedepankan persaudaraaan. Hal ini merupakan sistem
ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat orang basudara secara turun temurun
Dalam sistem ini segala hal yang diperlukan untuk kegiatan perekonomian,
dipenuhi sendiri oleh masyarakat itu sendiri. Karena dalam sistem ekonomi orang
basudara, tugas pemerintah hanya terbatas memberikan perlindungan dalam bentuk
pertahanan dan menjaga ketertiban umum. dengan kata lain, kegiatan ekonomi
yaitu masalah apa dan berapa, bagaimana, dan untuk siapa barang diproduksi
semuanya diatur oleh masyarakat.
Sistem ekonomi orang basudara ini
biasanya terdapat pada kehidupan masyarakat sederhana yang menggantungkan pada
hasil alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga dalam sistem ekonomi ini
rumah tangga bertindak sebagai produsen sekaligus konsumen demi memenuhi
kebutuhannya sendiri. Setiap sistem ekonomi memiliki ciri khasnya tersendiri,
ciri dari sistem ekonomi orang basudara yaitu:
1.
Alam merupakan sumber kehidupan dan sumber
kemakmuran.
2.
Belum ada pembagian kerja dalam masyarakat.
3.
Hanya sedikit menggunakan modal.
4.
Jenis produksi disesuaikan dengan kebutuhan
setiap rumah tangga.
5.
Masih menggunakan sistem barter dalam
pemenuhan kebutuhan hidupnya.
6.
Proses produksi dan sistem distribusinya terbentuk
karena kebiasaan atau tradisi yang berlaku di tengah masyarakat. DAN Terpeliharanya
sifat kekeluargaan dalam kehidupan masyarakat.
7.
Teknik produksi dipelajari secara turun
temurun dan bersifat sederhana. SERTA Masih terikat tradisi.
Pada umumnya, sistem perekonomian
orang basudara ini berlaku pada negara-negara yang belum maju. Namun kini
sistem ekonomi orang basudara mulai ditinggalkan dan sudah hampir tidak ada
lagi negara yang menganut sistem ekonomi ini. Namun, di beberapa daerah
terpencil seperti suku badui dalam dan yang lainnya, sistem ini masih digunakan
dalam kehidupan sehari-hari. Dan mungkin di ethiopia juga masih ada yang
menganut sistem ini.
3.
Strategi Ekonomi Orang
Basudara
Sebelum PBB membuat UU keluatan Maluku telah
memiliki budaya sasi laut sebuah convensi untuk menjaga, melindungi laut
sebagai sumber kebutuhan hidup manusia. Laut tempat hidup manusia baik di
lingkungan laut, darat dan udara.
Semenjak diratifikasinya United
Nation Convention on the Law of The Sea melalui Undang-undang No.17 Tahun
1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut 1982,
Indonesia belum memiliki kebijakan yang secara spesifik mengatur laut.
Sebagai sebuah provinsi kepulauan terbesar di Indonesia maka wilayah pesisir,
laut dan lautan adalah tumpuan harapan ekonomi
orang basudara di Maluku yang harus dikembangkan secara lestari dan mampu
mensejahterakan segenap komponen yang
hidup di atas tanah Maluku. Dengan demikian kebijakan kelautan nasional yang mampu
mengintegrasikan pembangunan ekonomi semua sektor secara berkelanjutan mutlak
diperlukan agar dapat mengatur pemanfaatan potensi kelautan yang demikian besar
untuk mensejahterakan rakyat. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 mencantumkan 8
(delapan) misi pembangunan nasional untuk mencapai Visi “Pemerintah Daerah Provinsi Maluku”.
Salah satu misi tersebut
adalah “Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat,
dan berbasiskan kepentingan nasional”.
Kebijakan pembangunan
kelautan Nasional dibangun dari 5 pilar utama yang terdiri dari Budaya Bahari (Ocean
Culture), Tata Kelola di Laut (Ocean Governance), Pertahanan,
Keamanan Dan Keselamatan di Laut (Maritime Security), Ekonomi Kelautan (Ocean
Economy) dan Lingkungan Laut (Marine Environment). Kedua pilar
ekonomi dan lingkungan inilah yang menjadi komponen inti dalam konsep Ekonomi
Biru, karena pada dasarnya Ekonomi Biru adalah paradigm pembangunan ekonomi
yang berazaskan pada prinsip-prinsip orang basudara dengan tradisi
alerasa betarasa sebagai cara pandang untuk mengolah kekayaan alam yang Tuhan
berikan bagi penduduk yang tinggal, dating dan hidup di Maluku.
Kelautan sebagai bidang
yang terdiri dari multisektor memerlukan sebuah kebijakan budaya ekonomi orang
basudara sebagai system nilai yang sinergis pada sektor ekonomi kelautan dalam
rangka menyusun keterpaduan dan keharmonisan pembangunan ekonomi kelautan
sehingga berkelanjutan, maka penyusunan kebijakan Pembangunan ekonomi kelautan
Berbasis laut dalam pembangunan nasional menjadi suatu keharusan untuk
pembangunan ekonomi yang humanis.
Dulu, Indonesia juga pernah
menganut sistem ekonomi orang basudara ini. Namun lama-lama kebiasaan itu mulai
ditinggalkan seiring perubahan zaman dan mengikuti tradisi dunia. Sampai saat
ini, beberapa daerah pelosok di Indonesia masih memberlakukan sistem ini,
tetapi sangat sedikit, karena sekarang semua sudah dinilai oleh materi.
Pertukaran barang untuk membeli barang sudah tidak lagi berarti. Saat ini semua
menggunakan uang.
Sistem ini bahkan sudah tidak
lagi berlaku untuk Negara-negara maju, bila masih ada yang menerapkan sistem
ini di Indonesia saja misalnya, pasti akan dianggap aneh. Namun sebenarnya bila
dilihat dari segi positifnya, jika sistem ini masih berlaku didalam suatu
negara, negara tersebut akan bebas dari ketamakan dan keegoisan dalam kehidupan
perekonomiannya. Dan tentu saja negara tersebut juga akan terbebas dari
korupsi.
Namun apabila dilihat dari segi
negative, jika sistem ini masih terjadi di kehidupan ekonomi suatu negara,
negara tersebut bisa diperlakukan semena-mena oleh negara maju lainnya karena
dianggap primitive dan tidak tahu apa-apa mengenai uang yang sekarang sudah
menguasai dunia. Setiap sistem perekonomian tentu memiliki kelebihan dan
kekurangan tersendiri. Kelebihan yang dimiliki sistem ekonomi orang basudara
yaitu:
Dalam sistem ekonomi orang
basudara tidak terdapat persaingan yang tidak sehat, Masyarakat merasa sangat
aman, karena tidak ada beban berat yang harus dipikul, Sistem perekonomian ini
dilaksanakan berdasarkan atas kepentingan bersama, maka masing-masing individu
tidak mengutamakan kepentingan pribadi yang artinya tidak individualistis, Hubungan
masing-masing individu sangat erat karena besarnya sikap tenggang rasa dan berbagi,
Kehidupan ekonomi masyarakat cenderung stabil, Masyarakat hidup dalam
kebersamaan karena adanya sifat kekeluargaan, Sedangkan kelemahan dari sistem
ekonomi orang basudara ini yaitu: Teknologi yang digunakan masih sangat
sederhana, sehingga produktivitasnya rendah, Mutu barang hasil produksi masih
rendah.
Dikarenakan sistem ini masih
menggunakan sistem barter, maka masyarakat hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan
primer, Menganggap tabu perubahan sehingga sulit berkembang, Tidak
memperhatikan efisiensi dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi, Kegiatan
ekonomi hanya untuk memenuhi kebutuhan bukan meningkatkan taraf hidup, Hasil
produksi terbatas sehingga masyarakat tidak berusaha mencari keuntungan/laba
demi terciptanya rasa kekeluargaan. Pola pikir masyarakat tidak berkembang
karena dipengaruhi oleh tradisi, Tidak memperhitungkan efisiensi dan penggunaan
sumber daya.
Rasa kekeluargaan masyarakat adat
di Haruku ini barangkali dapat membantu menjelaskan secara singkat latar
belakang sosiologis mengenai peraturan adat sasi sebagai suatu sistem tradisi
pengelolaan sumberdaya alam secara lestari di Haruku.
Seperti juga halnya di
pulau-pulau atau daerah lain Maluku pada umumnya, struktur masyarakat adat
Haruku, pada hakekatnya, bertumpu pada ikatan hubungan-hubungan kekerabatan
dalam suatu satuan wilayah petuanan (batas-batas tanah, hutan atau laut) yang
menjadi milik bersama semua warga yang hidup di suatu negeri (pusat pemukiman,
kampung atau desa).
Para warga negeri tersebut
umumnya masih memiliki hubungan-hubungan darah satu sama lain yang terbagi
dalam beberapa kelompok soa (marga besar, clan) yang merupakan himpunan dari
semua mata-rumah (keluarga besar, extended family) yang bermarga sama. Karena
itu, struktur masyarakat adat di Maluku, dalam kenyataan sehari-harinya,
sebenarnya lebih merupakan dasar pembagian fungsi (tugas) komunal belaka.
Secara umum, struktur masyarakat
adat di Maluku khususnya Haruku tentang menganut faham orang basudara
menggunakan sistem organisasi sebagai berikut:

1.
Latu-Pati;
Tugas Latu pati adalah Dewan Raja
Pulau Haruku, yakni badan kerapatan adat antar para Raja seluruh Pulau Haruku.
Tugas utama lembaga ini adalah mengadakan pertemuan apabila ada keretakan antar
negeri (kampung/desa) mengenai batas-batas tanah atau hal-hal lain yang
dianggap sangat penting. Tetapi, para Raja ini tidak boleh memaksakan
kehendaknya sendiri dan harus mengambil keputusan atas dasar asas kebersamaan
dan dengan cara damai dengan prinsip alerasa betarasa.
2.
Raja.
Raja adalah pucuk pimpinan
pemerintahan negeri (pimpinan masyarakat adat). Tugas-tugas utamanya adalah:
menjalankan system regulasi pemerintahan ekonomi negeri, memimpin
pertemuan-pertemuan ekonomi adat seperti sasi sumber daya alam, air, dan laut dengan
tokoh-tokoh adat dan tokoh masyarakat dagang. Selain itu bertugas melaksanakan
sidang pemerintahan negeri, menyusun program pembangunan negeri.
3.
Saniri Besar
Saniri Besar; adalah Lembaga
Musyawarah Adat Negeri, terdiri dari staf pemerintahan negeri, para tetua adat
dan tokoh-tokoh masyarakat. Tugas utamanya adalah sewaktu-waktu mengadakan
pertemuan atau persidangan adat lengkap kalau dianggap perlu dengan para
anggotanya (tokoh adat dan tokoh masyarakat).
4.
Kewang
Kewang; adalah lembaga adat yang
dikuasakan sebagai pengelola sumberdaya alam dan ekonomi masyarakat, sekaligus
sebagai pengawas pelaksanaan aturan-aturan atau disiplin adat dalam masyarakat.
Tugas-tugas utamanya adalah: menyelenggarakan sidang adat sekali seminggu (pada
hari Jumat malam); mengatur kehidupan
perekonomian masyarakat; mengamankan pelaksanaan peraturan sasi;
a)
memberikan sanksi kepada yang melanggar peraturan Sasi Negeri;
a.
meninjau batas-batas tanah dengan desa atau
negeri tetangga;
b.
menjaga sertamelindungi semua sumberdaya
alam, baik di laut, kali dan hutan sebelum waktu buka sasi;
c.
melaporkan hal-hal yang tidak dapat
terselesaikan pada sidang adat (Kewang) kepada Raja dan meminta agar
disidangkan dalam Sidang Saniri Besar.
Tugas kewang ini relevan dengan
pandangan L James Lavery Bahwa sistem merupakan prosedur logis dan rasional
untuk merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu dengan yang
lainnya dengan maksud untuk berfungsi sebagai suatu kesatuan dalam usaha
mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan menurut C. W. Churchman,
sistem adalah seperangkat bagian-bagian yang dikoordinasikan untuk melaksanakan
seperangkat tujuan.
Dengan kata lain, sistem dapat
diartikan sebagai seperangkat prosedur yang saling berhubungan satu sama lain
untuk membentuk suatu kesatuan demi mencapai tujuan. Sedangkan sistem
perekonomian sendiri dapat diartikan sebagai sistem yang digunakan oleh suatu
negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu
maupun organisasi di negara tersebut. Jadi, sistem perekonomian terdiri dari
beberapa prosedur yang digunakan oleh suatu negara untuk mencapai tujuan dari
negara tersebut.
Sistem ekonomi banyak sekali
macam-macamnya. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem
ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya.
Dalam beberapa sistem perekonomian, seorang individu boleh memiliki semua
faktor produksi. Sementara dalam sistem perekonomian lainnya, semua faktor
tersebut di pegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada
di antara dua sistem ekstrem tersebut. Jadi, sistem ekonomi yang dianut oleh
suatu negara, belum tentu sama dengan sistem ekonomi yang dianut oleh negara
lainnya. Karena sebuah sistem ekonomi akan sangat dipengaruhi oleh sistem
pemerintahan yang dianut oleh negara tersebut.
5.
Saniri
Saniri Negeri; adalah Badan
Musyawarah Adat tingkat negeri yang terdiri dari perutusan setiap soa yang
duduk dalam pemerintahan negeri. Tugas utamanya adalah:
(a) membantu menyusun dan
melaksanakan program kerja pemerintah negeri bidang air, tanah, dan laut untuk
tingkatkan produksi;
(b) hadir dalam
sidang-sidang pemerintahan negeri;
(c) membantu Kepala Soa
dalam melaksanakan pekerjaan negeri yang ditugaskan kepada soa.
6.
Kapitang
Kapitang; adalah Panglima Perang
Negeri sama seperti TNI-POLRi di Negara ini. Tugas utamanya adalah mengatur
strategi dan memimpin perang untuk mengawasi kekayaan alam, tanah air nagri
dari berbagai ancamanluar dan dalam.
7.
Tuang Tanah
Tuan Tanah; adalah kuasa pengatur
hak-hak tanah petuanan negeri. Tugas utamanya adalah mengatur dan menyelesaikan
masalah-masalah dengan desadesa tetangga yang menyangkut batas-batas tanah
serta sengketa tanah petunanan yang terjadi dalam masyarakat. Kepala Soa;
adalah pemimpin tiap soa yang dipilih oleh soa masing-masing untuk duduk dalam
staf pemerintahan negeri. Tugas-tugas utamanya adalah:
• membantu menjalankan
tugas pemerintahan negeri apabila Raja tidak berada di tempat;
• memimpin pekerjaan negeri
yang dilaksanakan oleh soa;
• sebagai wakil soa yang duduk
dalam badan pemerintahan negeri; dan
• menangani acara-acara
adat perkawinan dan kematian.
|
No
|
Area
|
Luas
|
|
1
|
Luas perairan
|
705.645 km2
|
|
2
|
Luas daratan
|
47.350,42 km2
|
|
|
Total luas
|
658.294,69 km2
|
|
3
|
Jumlah Penduduk
|
1.533.506 Jiwa
|
|
Pemerintahan
|
|
|
Edwin
Adrian Huwae
|
|
|
4.
Sekda
|
Hamin
Bin Thahir
|
|
12
kabupaten
|
|
|
2
kota
|
|
|
98
kecamatan
|
|
|
33
kelurahan dan 989 negeri
|
|
|
9.
Lagu daerah
|
1.
Rasa Sayang e,
2.
Sarinande,
3.
Naik-Naik Ke Puncak Gunung,
4.
Burung Kaka Tua,
5.
Burung Tantina,
6.
Pela e,
7.
Huhate,
8.
Manise,
9.
Kole-Kole,
10.
Lembe-Lembe,
11.
Ouw Ullath e,
12.
Waktu Hujan Sore-Sore,
13.
Buka Pintu,
14.
Ambon Manise Sayang Kene,
15.
Hela Rotang,
16.
Hela e Hasa-Hasa,
17.
Batu Badaong,
18.
Nusaniwe,
19.
Ole Sio,
20.
Waktu Di Pangku Mama,
21.
Tanase,
22.
Toki Tifa,
23.
Hura-Hura Cincin,
24.
Balenggang Patah Tanjung,
25.
Gunung Salahutu,
26.
Saule,
27.
Siwalima Arika,
28.
Suda Balayar,
29.
Goro-Goro Ne,
30.
Nona Manis Siapa Yang Punya,
31.
Mande-Mande, Gandong e dll
|
10.
Soa
Soa adalah kumpulan beberapa
marga (clan) yang menjalankan tugas: melaksanakan pekerjaan negeri bila
ada titah (perintah) dari Raja melalui Kepala Soa masing-masing; membantu
Kepala Soa menangani dan mempersiapkan semua keperluan bagi keluarga keluarga
anggota soa dalam upacara-upacara perkawinan dan kematian.
11.
Marinyo
Marinyo; adalah pesuruh/pembantu
Raja, sebagai penyampai berita dan titah melalui tabaos (pembacaan maklumat) di
seluruh negeri kepada seluruh warga masyarakat.
PERATURAN ADAT DAN KEWANG DI
NEGERI
TULEHU NOMOR 1 TAHUN 1981.
|
Menimbang
|
:
|
a.
Bahwa peraturan adat dan kewang yang berlaku sejak dahulu hingga kini di
negeri Tulehu, masih tetap merupakan peraturan yang hidup dalam masyarakat
dinegeri Tulehu.
b.
Bahwa peraturan adat dan kewang yang masih berlaku itu bertujuan untuk
menciptakan keamanan, ketentraman, ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat
negeri Tulehu. Serta memperkuat pemerintahan negeri Tulehu agar dengan
demikian makin mampu menggerakkan masyarakat negeri Tulehu dalam
partisipasinya dalam pembagunan negeri Tulehu secara meluas, efektif dan
efisien.
c.
Bahwa berhubungan dengan itu, dipandang perlu segera mengaturnya dalam
bentuk suatu peraturan tertulis yang
dapat memberikan arah menuju perkembangan dan kemajuan masyarakat negeri
Tulehu.
|
|
Mengingat
|
:
|
|
|
|
|
1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor IV/MPR/1978
tentang GBHN.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara tahun 1974) Nonor. 38 Tambahan
lembaran Negara nomor: 3037.
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan
Desa (Lembaran negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3153.
5. Staatsblad 1824 Nomor 19a tentang peraturan
kepamarentahan Benowa Ambon.
|
|
Menetapkan
|
:
|
DENGAN PESETUJUAN SANIRI NEGERI TULEHU
|
|
|
|
MENETAPKAN PERATURAN ADAT DAN KEWANG DI NEGERI TULEHU
|
|
|
|
BAB I
|
|
|
|
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan;
a. Petuanan adalah wilayah kuasa (daratan dan lautan) dari
negeri Tulehu.
b. Kintal negeri adalah tanah-tanah tertentu yang dikuasai
negeri Tulehu untuk diperuntukkan untuk
kepentingan umum.
c.
Bangunan Negeri adalah bangunan-bangunan yang dibangun oleh pemerintah
dan rakyat negeri Tulehu, karena itu menjadi milik pemerintah negeri dan
rakyat Tulehu.
d. Hurun Negeri adalah tanah-tanah tertentu yang dikuasai
negeri Tulehu, terletak di atas negeri Tulehu diperuntukkan untuk kepentingan
umum.
e. Dusun Negeri adalah sebanyak 12 bidnag dusun yang
dikuasai negeri Tulehu terletak didaratan rendah dalam wilayah negeri Tulehu
dan berbatas dengan daerah capato badiri (daerah meulai menanjak)
milik perorangan penduduk negeri Tulehu.
f.
Ewang negeri adalah daerah kawasan hutan yang dikuasai Negeri Tulehu,
teretak di daerah pegunungan daratan tinggi dalam wilayah kuasa negeri
Tulehu.
g. Pantai Negeri adalah daratan pantai yang dikuasai negeri
Tulehu, terhitung mulai ombak pukul-pukul sampai batas air hitam putih serta
tubir berserta segala potensi dan sumber alam yang dikandungnya seperti batu,
batu karang, kerikil, pasir, ikan, hasil laut dan lainnya.
h. Perairan negeri Tulehu adalah lajur laut sesudah batas
hitam-putih aau tubir ke arah laut lepas, dimana nelayan tradisional Tulehu
dan orang luar yang menangkap ikan dengan menggunakan peralatan seperti;
sero, sero gantung, bagan dan alat
pengakapan ikan lainnya.
i.
Sungai wailatu dan mareta adalah sungai-sungai yang dikuasai negeri
Tulehu, yang mengalir dalam petuanan negeri Tulehu termasuk potensi dan
sumber daya airnya digunakan untuk air minum, air mandi, air cuci, tempat
membuang hajad(besar/kecil) dan lainnya.
j.
Sungai wairutung dan wai mamiang adalah sungai-sungai yang dikuasai
negeri Tulehu, yang mengalir dalam petuanan negeri tulehu termasuk potensi
dan sumber daya alam yang di kandungnya seperti batu, kerikil, ikan, udang,
dan lain-lain.
k. Sasi adalah larangan mengambil hasil-hasil didaratan dan
atau dilautan dalam satu kurun tertentu.
l.
Orang luar adalah mereka yang bepergian lewat petuanan negeri Tulehu dan atau mereka yang sementara
tinggal dalam petuanan negeri Tulehu tetapi bukan penduduk negeri Tulehu.
m. Minuman keras adalah minuman yang sifatnya memabukkan
seperti bier, anggur, sopi, dan lainnya.
n. Perjudian adalah setiap permainan yang menggunakan uang
dan atau benda lainnya sebagai taruhan.
o. Belum dewasa adalah belum genap berusia 17 (tujuh belas)
tahun di tulehu.
p. Kepolisian adalah komando sektor kepolisian 1601-02 hitu
timur di Tulehu.
q. L.L.A.J.R. adalah lalulintas angkutan jalan raya.
r.
POLANTAS adalah polisi lalulintas.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BAB II
ADAT DAN KEWANG
Bagian I; Tujuan dan Fungsi
Pasal 2
1. Tujuan adalah menjaga, memelihara, melindungi, dan
mengayomi negeri Tulehu, harta miliknya serta segala kepentingannya, begitu
juga dengan penduduk negeri Tulehu, harta miliknya dan segala kepentingannya.
2. Fungsinya adalah menciptakan keamanan, ketentraman,
ketertiban, dan kedamaian dalam
masyarakat dan petuanan negeri Tulehu.
Bagian II
Organisasi dan Tugas
Pasal 3
1. Organisasi kewang terdiri dari; kepala kewang, wakil
kepala kewang, sekretaris kewang, wakil sekretaris kewang, bendahara kewang,
wakil bendahara kewang, dan anak-anak kewang.
2. Kepala kewang bertugas mengepalai kewang, menetapkan
kebijaksanaan yang akan dijalankan oleh kewang, setelah mendapat perintah dari
pemerintah negeri mana yang ahrus dengan persetujuan saniri negeri Tulehu.
3. Apabila kepala kewang berhalangan, maka wakil kepala
kewang menjalankan tugas kepala kewang.
4. Sekretaris kewang bertugas mengepalai pekerjaan
administrasi kewang, melaksanakan pekerjaan tersebut baik atas perintah kepala
kewang maupun inisiatif sendiri.
5. Apabila sekretaris kewang berhalangan, maka wakil
sekretaris kewang yang menjalankan tugas sekretaris kewang.
6. Bendahara kewang bertugas mengepalai dan mengurus keuangan
kewang, mencatat semua uang masuk keluar, membuat neraca dan dan segala
kegiatan lainnya berhubungan dengan kegiatan kewang.
7. Apabila Bendahara kewang berhalangan, maka wakil Bendahara
kewang menjalankan tugas kepala kewang.
8. Anak-anak kewang bertugas menjalankan dan melaksanakan perintah kepala kewang
dengan penuh rasa tanggung jawab, jujur, kesatria, dan adil.
9. Jumlah anak-anak kewang ditetapkan oleh pemerintah negeri
Tulehu dengan persetujuan dari saniri negeri serta disesuaikan dengan
kebutuhan.
10. Personalia kewang ditetapkan oleh pemerintah negeri Tulehu
dengan persetuajun dari saniri negeri Tulehu.
Bagian III
Kantor/Rumah, Rapat dan masa
berlaku kewang
Pasal 4
1. Seluruh kegiatan kewang dipusatkan pada kantor/rumah
kewang
2. Rapat kewang dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam
sebulan.
3. Untuk pertama kali, maka masa berlakunya kewang adalah dua
tahun, terhitung mulai sejak kewang diangkat;
4. Untuk seterusnya, maka masa berlakunya kewang adalah 1
(satu) tahun, terhitung sejak kewang diangkat.
Bagian III
KEHIDUPAN DAN PENGHIDUPAN
DALAM NEGERI TULEHU
Bagian I : SASI.
Pasal 5
Sasi atas hasil-hasil di daratan dan
lautan di umumkan oleh kewang: (a) melalui titah (tabaus titah), secara
tertulis pada papan-papan pengumuman dan
(c) dengan menggunakan tanda-tanda yang nyata;
Barangsiapa melanggar ketentuan ini,
dihukum oleh kewang dengan hukuman denda sebanyak banyaknya 10.000 bagi mereka
yang mengambil kelapa, pala, bunga pala, cengkeh, daun atap, gaba-gaba, loleba,
daun tikar, ikan, hasil laut lainnya.
Bagian II
Kintal dan Bagian Negeri.
Pasal 6
1. Penduduk negeri Tulehu atau orang luar yang menyewa kintal
atau bangunan negeri, harus memelihara dengan sebaik-baiknya sesuai perintah
kewang. Barang siapa melanggar ketentuan ini dihukum oleh kewang dengan hukuman
denda sebanyak-banyaknya 10.000.
2. Penduduk negeri Tulehu atau orang luar yang menyewa kintal
atau bangunan negeri, dilarang menyewakannya lagi kepada pihak lain tanpa
seizin kewang. Barangsiapa melanggar ketentuan ini, dihukum oleh kewang dengan
hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000 dan perjanjian sewa dianggap batal.
3. Penduduk negeri Tulehu atau orang luar yang menyewa kintal
dan bangunan negeri, dilarang merubah, memperbaiki, menambah bentuk dari apa
yang disewa tanpa seizin kewang. Barang siapa melanggar ketentuan ini, dihukum
oleh kewang dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000 dan apa yang
dirubah, diperbaiki, ditambah disuruh hentikan oleh kewang.
Bagian III
Terminal Tulehu.
Pasal 7
1. Kewang akan membantu dan bekerjasama dengan instansi
L.L.A.J.R dan POLANTAS untuk mengatur keamanan, ketentraman, ketertiban dan
keamanan di dalam negeri Tulehu.
2. Kewang akan menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban dan
kedamaian dari lalulintas kendaraan bermotor diluar terminal Tulehu.
3. Barangsiapa menetang perintah kewang dalam menegakkan
keamanan, ketentraman, ketertiban, dan kedamaian atas lalulintas kendaraan
bermotor diluar terminal Tulehu, dihukum oleh kewang dengan hukuman denda
sebanyak-banyaknya Rp. 10.000.
Bagian IV
Penggunaan Wilayah Petuanan
Negeri Tulehu.
Pasal 8
Setiap mobil kendaraan bermotor yang
sifatnya komersial, yang dalam operasinya melalui petuanan dan singgah di
negeri Tulehu, harus memberitahu kewang terlebih dahulu. Mobil/kendaraan bermotor
yang memiliki izin untuk beroperasi pada jalur Ambon Tulehu, dikecualikan dari
ketentuan ini. Barang siapa melanggar ketentuan ini, dihukum oleh kewang dengan
hukuman denda sebanyak-banyaknya 10.000.
Pasal 9
Setipa pengemudi mobil/kendaraan
bermotor memparkir diluar lingkungan negeri Tulehu, kecuali atas izin kewang.
Barang siapa melanggar ketentuan ini, dihukum oleh kewang dengan hukuman denda
sebanyak-banyaknya 10.000.
Bagian V; Pantai Negeri Tulehu
Pasal 10
Dilarang bagi siapa saja mengambil batu,
batu karang,kerikil, pasir dari pantai negeri Tulehu, kecuali atas izin
Pemerintah negeri Tulehu, pelaksanaan dan pengawasannya diserahkan kepada
Kewang. Barang siapa melanggar ketentuan ini, dihukum oleh kewang dengan
hukuman denda sebanyak-banyaknya 10.000. dan apa yang diambil itu disita oleh
kewang.
Pasal 11
Penduduk negeri tulehu yang membuat
kintal/membendung pantai dalam lingkungan daerah pantai petuanan negeri tulehu,
harus mendapat izin dari Pemerintah negeri Tulehu dengan persetuajuan Saniri
Negeri Tulehu, pelaksanaan dan pengawasannya diserahkan kepada kewang. Barang
siapa melanggar ketentuan ini, dihukum oleh kewang dengan hukuman denda
sebanyak-banyaknya 10.000.
Pasal
12
Motor-motor Johnson dan atau sejenisnya
yang sifatnya kemersial, yang dalam operasinya menyinggahi pelabuhan dalam
lingkungan daerah petuanan negeri
Tulehu, harus memberitahu kewang dalam tempo 2 (dua) jam setelah singgah.
Barang siapa melanggar ketentuan ini, dihukum oleh kewang dengan hukuman denda
sebanyak-banyaknya 10.000.
Pasal
13
Kapal-kapal motor dan atau sejenisnya
yang sifatnya kemersial, yang dalam operasinya mempunyai pangkalan di pantai
negeri Tulehu dan atau menyinggahi pelabuhan-pelabuhan petuanan negeri Tulehu,
harus memberitahu kewang dalam tempo 2 (dua) jam setelah singgah. Barang siapa
melanggar ketentuan ini, dihukum oleh kewang dengan hukuman denda
sebanyak-banyaknya 10.000.
Pasal
14
Perahu-perahu bot dan atau sejenisnya
yang sifatnya komersial, yang dalam operasinya menyinggahi pelabuhan-pelabuhan
dalam petunanan negeri Tulehu, harus memberitahu kewang dalam tempo 2 (dua) jam
setelah singgah. Barang siapa melanggar ketentuan ini, dihukum oleh kewang
dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya 10.000.
Bagian VI; Perairan Negeri Tulehu
Pasal
15
Penduduk negeri Tulehu atau orang luar
dilarang memasang sero, sero gantung, bagan, peralatan penangkapan ikan lainnya
dalam perairan Negeri Tulehu, kecuali atas izin pemerintah negeri Tulehu,
pelaksanaan dan pengawasannya di serahkan
kepada kewang. Barang siapa melanggar ketentuan ini, dihukum oleh kewang
berupa penghentian usaha tersebut dan
denda sebanyak-banyaknya 10.000.
Bagian
VII Hurun Negeri Tulehu
Pasal
16
Penduduk negeri Tulehu dan atau orang
luar dilarang membuat kebun dan atau membangun di atas hurun negeri
Tulehu, kecuali atas izin Pemerintah negeri Tulehu, dengan persetuajuan Saniri
Negeri Tulehu. Pelaksanaan dan pengawasannya diserahkan oleh kewang. Barang
siapa melanggar ketentuan ini, dihukum oleh kewang berupa penghentian usaha
tersebut dan denda sebanyak-banyaknya
10.000.
Bagian VIII
Dusun Negeri Tulehu
Pasal 17
Penduduk negeri tulehu yang bermaksud
dan atau telah menanam kelapa, pala, cengkeh, sagu, dan lain-lainnya dalam
dusun negeri Tulehu, harus mendapat izin dari pemerintahan tulehu dengan
persetujuan Saniri negeri Tulehu. Pelaksanaan dan pengawasannya di serahkan
kepada kewang. Barang siapa melanggar ketentuan ini, dihukum oleh kewang dengan
hukuman berupa penghentian usaha tersebut dan denda sebanyak-banyaknya 10.000.
Serta status tanamannya akan ditetapkan
oleh pemerintah negeri Tulehu dan Saniri Negeri Tulehu.
Pasal 18
Pendudukan negeri Tulehu yang menanam
durian, langsat, kenari, gayang, sagu tuni di dalam dusun negeri Tulehu maka
tanaman itu menjadi milik negeri tulehu, Pelaksanaannya di serahkan kepada
kewang. Barang siapa yang melanggar ketentuan ini, dihukum oleh kewang dengan
hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000. serta status tanamannya akan
ditetapkan oleh Pemerintah negeri Tulehu dan Saniri Negeri Tulehu.
Pasal 19
Pendudukan negeri Tulehu yang menanam
kepala, pala, cengkeh, sagu ihur di dalam dusun
negeri Tulehu tanpa izin pemerintahan negeri Tulehu, kemudian di jual
atau dihibahkan kepada pihak lain, maka jual beli atau hibah itu menjadi batal
dan status tanamannya akan ditetapkan oleh pemerintah negeri dan Saniri negeri
Tulehu. Pelaksanaan dan pengawasannya di serahkan kepada kewang.
Pasal 20.
Penduduk negeri Tulehu dilarang mengmbil
daun sagu, bambu, loleba, dan lainnya dari dalam dusun negeri Tulehu, kecuali atas izin pemerintah negeri
Tulehu dengan persetujuan Saniri negeri Tulehu. Pelaksanaan dan pengawasannya
diserahkan kepada kewang. Pasal 18
Pendudukan negeri Tulehu yang menanam
durian, langsat, kenari, gayang, sagu tuni di dalam dusun negeri Tulehu maka tanaman
itu menjadi milik negeri tulehu, Pelaksanaannya di serahkan kepada kewang.
Barang siapa yang melanggar ketentuan ini, dihukum oleh kewang dengan hukuman
denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000. dan
apa yang diambil itu disita oleh kewang.
Bagian IX
Ewang Negeri Tulehu
Pasal 21
Penduduk negeri tulehu yang bermaksud
membuka ewang di negeri Tulehu, harus mendapat izin dari pemerintah
negeri Tulehu dengan persetujuan Saniri negeri Tulehu. Pelaksanaan dan
pangawasannya di serahkan kepada kewang. Barang siapa yang melanggar ketentuan
ini, dihukuman berupa penghentian usaha tersebut dan denda sebanyak-banyaknya
Rp. 10.000. Serta status tanah pembukaan
ewang akan ditetapkan oleh pemerintahan
negeri tulehu dan Saniri negeri Tulehu.
Pasal 22
Penduduk Negeri Tulehu yang membuka
ewang negeri Tulehu tanpa seizin pemerintah negeri Tulehu kemudian telah di
jual , dihibahkan atau dialihkan dengan tindakan apa saja kepada pihak lain,
maka jual beli hibah atau pengalihan itu menjadi batal dan status tanahnya akan
ditetapkan oleh pemerintah negeri Tulehu dan Saniri Negeri Tulehu, pelaksanaan
dan pengawasannya diserahkan kepada kewang.
Bagian X; Pemeliharaan
Pasal 23
Penduduk negeri Tulehu diharuskan
membersihkan dusun-dusunnya (pameri dusun) dan atau membersihkan perusahaan
ewangnya(pameri ewang) sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali. Pelaksanaan
dan pengawasannya diserahkan kepada kewang. Barang siapa yang melanggar
ketentuan ini, dihukum oleh kewang dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp.
10.000.
Pasal 24
Penduduk Negeri tulehu diharuskan
menjaga kuburan, tanah, dusun dan atau tanah parusa ewangnya serta mencegah
kerusakannya. Pelaksanaan dan pengawasannya diserahkan kepada kewang. Barang
siapa yang melanggar ketentuan ini, dihukum oleh kewang dengan hukuman denda
sebanyak-banyaknya Rp. 10.000.
Pasal 25
Untuk menjaga kelestarian waimamina dan
wairutung maka penduduk negeri Tulehu dilarang menebang kawasan Hutan atau
tanaman yang terdapat di kedua hulu dan tepi sungai itu, dengan jarak kurang
lebih 100 (seratus) dari aliran sungai.
Pelaksanaan dan pengawasannya diserahkan kepada kewang. Barang siapa yang
melanggar ketentuan ini, dihukum oleh kewang dengan hukuman denda
sebanyak-banyaknya Rp. 10.000.
Pasal
26
Untuk menjaga kelestarian air Wailatu
dan mareta, maka penduduk negeri Tulehu yang mempunyai dusun-dusun dikiri jalan
raya dari Tulehu menuju Ambon diharapkan untuk memelihara dusun-dusunnya dengan
sebaik-baiknya sesuai pemetintah negeri Tulehu dan Saniri negeri Tulehu.
Dusun-dusun tersebut harus dtanami tanaman dan tanaman yang ada dalam
dusun-dusun itu dilarang ditebang dan atau dibakar. Barang siapa yang melanggar
ketentuan ini, dihukum oleh kewang bagi yang punya dusun, yang menebang dan
atau yang membakar dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000.
Bagian XII;
Tempat Membuang Hajat
Pasal 27
Peduduk negeri Tulehu atau orang luar
dilarang membuang hajat(air besar/kecil) disembarang tempat, kecuali ditempat
yang telah ditetapkan oleh kewang. Pelaksanaan dan pengawasannya diserahkan
kepada kewang. Barang siapa yang melanggar ketentuan ini, dihukum oleh kewang
dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000.
RINCIAN PERATURAN SASI
NEGERI HARUKU
Oleh : Eliza Kissya
Berikut
ini adalah rincian peraturan pelaksanaan dari keempat jenis sasi yang berlaku
di Haruku yang diputuskan dalam kerapatan Dewan Adat Lengkap Negeri Haruku
(Saniri'a Lo'osi Aman Haru-ukui) pada tanggal 10 Juni 1985, yang ditandatangani
oleh Raja Haruku (Berthy Ririmasse), Kepala Kewang Darat (Eliza Kissya) dan
Kepala Kewang Laut (Eli Ririmasse).
Perlu
ditegaskan sekali lagi bahwa ketentuan ketentuan peraturan sasi ini sebenarnya
sudah ada sejak dahulu, sehingga ketentuan-ketentuan yang dibuat tertulis saat
ini, pada hakekatnya, hanyalah menegaskan kembali peraturan-peraturan adat yang
telah diwariskan oleh para leluhur desa ini. Namun demikian, seperti yang
terlihat jelas pada peraturan Sasi Kali, ada beberapa tambahan ketentuan baru
(misalnya larangan berperahu motor dengan menghidupkan mesin dalam kali) yang
diputuskan dalam rangka mengantisipasi perkembangan keadaan di zaman modern
saat ini.
Demikian
juga halnya dengan ketentuan besarnya jumlah denda pelanggaran dalam bentuk
uang tunai, juga disesuaikan dengan perkembangan ekonomi saat ini. Contoh
tambahan peraturan Karoro Sasi Laut lainnya adalah larangan menggunakan
jenis jaring-halus buatan pabrik (karoro) yang dulunya belum dikenal dan baru
muncul dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan pengalaman, jenis
alat-tangkap ini ternyata sangat merusak karena mampu menangkap semua jenis
ikan dalam berbagai ukuran tanpa pandang-bulu (mirip jaring "pukat
harimau" atau trawl).
Demikian
pula halnya dengan larangan memanjat pohon bagi kaum perempuan, dalam peraturan
Sasi Negeri yang diperbaharui, larangan ini dirubah dengan memperbolehkan
perempuan memanjat pohon asal menggunakan pakaian yang pantas, antara lain,
karena pertimbangan bahwa kini tersedia bahan sandang (misalnya, celana
panjang) yang juga dapat dikenakan oleh perempuan.
Semua
itu menandakan bahwa sasi bukanlah suatu kumpulan peraturan adat yang kaku,
tetapi tetap dinamis mengikuti perkembangan zaman, sepanjang inti semangat, roh
atau jiwanya (yakni asas kelestarian dan keseimbangan kehidupan manusia dengan
sesama manusia dan alam sekitarnya) tetap tidak berubah dan terpelihara.
HARUKU
SASI LAUT
1.
Batas-batas sasi laut adalah mulai dari sudut Balai Desa bagian utara, 200
meter ke laut arah barat dan ke selatan sampai ke Tanjung Wairusi.
2.
Batas sasi untuk ikan lompal di laut: mulai dari labuhan Vetor, 200 meter
ke laut arah barat dan ke selatan sampai ke Tanjung Hi-i.
3.
Terlarang menangkap ikan yang berada dalam daerah sasidengan menggunakan
jenis alat tangkap apapun, terkecuali dengan jala, tetapi harus dengan cara
berjalan kaki dan tidak boleh berperahu. Persyaratan bagi orang yang
mempergunakan jala adalah hanya pada batas kedalaman air setinggi pinggang
orang dewasa.
4.
Daerah labuhan bebas adalah mulai dari sudut Balai Desa bagian utara sampai
ke Tanjung Waimaru. Pada daerah labuhan bebas ini, orang boleh menangkap ikan
dengan jaring, tetapi tidak boleh bersengketa. Jika ternyata ada yang
bersengketa, maka labuhan bebas akan disasi juga.
5.
Bila ada ikan lompa yang masuk ke daerah labuhan bebas, maka dilarang
ditangkap dengan jaring.
6.
Pada daerah sasi maupun pada daerah labuhan bebas, dilarang menangkap ikan
dengan mempergunakan jaring karoro.
SASI KALI
1.
Batas-batas sasi di kali dimulai dari:
muara Wai Learisa Kayeli ke Wai Harutotui, Muara Wai Learisa Kayeli
sampai Air Kecil.
2.
Apabila ikan lompa sudah masuk ke kali, dilarang diganggu ataupun
ditangkap, walaupun terdapat jenis ikan lain yang masuk bersama dengan ikan
lompa tadi ke dalam kali.
3.
Pada waktu pembukaan sasi ikan lompa, dilarang membersihkan ikan di dalam
kali atau membuang kepala ikan lompa yang diputuskan ke dalam kali.
4.
Terlarang mencuci bahan dapur berupa piring piring kotor, dan sebagainya,
di dalam kali.
5.
Terlarang orang laki-laki mandi bercampur dengan orang perempuan, tetapi
harus pada tempatnya masing-masing yang diatur sebagai berikut:
·
(a)Untuk orang perempuan: di Air Besar di Air Pohon Lemon di Air Kecil di
Air Pohon Lenggua pada Sebelah Air dan sampai di Gali Air dan ditentukan dengan
tanda-tanda sasi yang telah ditetapkan oleh Kewang.
·
untuk orang laki-laki: di Air
Piting di Air Cabang Dua pada Sebelah
Air dan sampai di Gali Air dan ditentukan dengan tanda-tanda sasi yang telah
ditetapkan oleh Kewang.
6. Terlarang orang
masuk dengan perahu bermotor maupun jenis speed-boat dengan menghidupkan mesin
di dalam kali.
7. Pada tempat
mengambil air minum, terlarang orang mencuci pakaian atau bahan cucian apapun
melewati tempat tersebut.
8. Terlarang orang
menebang pohon kayu pada tepi kali di sekitar lokasi sasi, terkecuali pohon
sagu.
SASI HUTAN
1.
Terlarang orang mengambil buah-buahan yang muda seperti nenas, kenari,
cempedak, durian, pinang, dll.
2.
Terlarang orang menebang pohon pinang yang sedang berbuah atau menebang
pohon buahbuahan lainnya untuk membuat pagar.
3.
Terlarang orang memotong atap atau pelepah saguyang masih muda (hahesi)
sebelum mendapat izin dari pemiliknya dan juga dari Kewang.
SASI DALAM NEGERI
1.
Terlarang orang membuat gaduh dan ribut-ributan di malam Minggu.
2.
Acara di malam hari berupa pesta, dll., harus mendapat izin dari Saniri
Negeri.
3.
Terlarang orang ke laut memancing (taba) ikan pada hari Minggu, mulai jam
17.00 sampai dengan jam 19.00 WIT.
4.
Terlarang orang ke hutan pada hari Minggu, kecuali ada keperluan yang
sangat penting atau pada musim cengkeh, tetapi harus mendapat izin dari Kewang.
5.
Terlarang orang menjemur atap, membakar rumput, tempurung, dll., di jalan
raya.
6.
Terlarang orang menjemur pakaian di atas pagar.
7.
Terlarang orang membuang rumput dan air besar di dalam kali.
8.
Rumput-rumput harus dibuang sekurang kurangnya 4 meter dari tepi kali dan
pada tempat yang telah ditentukan oleh Kewang.
9.
Terlarang semua orang perempuan, sewaktu pulang dari kali, hanya memakai
kain sebatas dada.
10. Terlarang orang laki-laki berkain sarung di siang hari,
kecuali yang sakit, serta tidak boleh memakai deker atau salele handuk dan
berkeliaran di jalan raya.
11. Terlarang orang perempuan memanjat pohon di dalam desa
kecuali dengan pakaian yang pantas.
12. Daerah Kolam Jawa dinyatakan tertutup dan dilindungi serta
dijaga agar tidak dirusakkan oleh siapapun.
13. Bagi mereka yang melanggar peraturan sasi ini, akan
dikenakan sanksi sebagai berikut:
·
Potong atap tanpa izin Rp 5.000
·
Motor masuk kali dengan menghidupkan mesin Rp 10.000
·
Mengambil buah-buahan muda Rp 5.000
·
Mengganggu ikan lompa di kali Rp
2.500
·
Orang perempuan yang pulang dari kali hanya memakai kain; dan orang laki
yang berkeliaran dalam desa dengan memakai deker atau salele handuk Rp 10.000
·
Mencuci piring, membuang air besar dan rumput di kali, dll. Rp 2.500
·
Ke hutan atau ke laut pada hari Minggu Rp 5.000
·
Mengeluarkan kata makian atau sumpah-serapah Rp 5.000
·
Mengambil karang laut Rp 10.000
·
Menebang pohon kayu bakau atau jenis tumbuhan lain di Kolam Jawa=Rp 5.000
·
Membuat gaduh dan ribut di malam Minggu=Rp 2.500
Demikianlah
peraturan sasi secara umum yang berlaku di Haruku. Hukum Adat dan Masyarakat
Hukum Adat Sosial Budaya Masyarakat Maluku Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam
Hak Masyarakat Adat dalam pengelolaan sumber daya alam Pengelolaan Sumber Daya
Alam Berkelanjutan Konservasi Tradisional;
·
Konservasi Sumber Daya Alam
·
Tata Nilai Sosial Budaya
·
Masyarakat Hukum Adat
·
Masyarakat Tradisional
·
Menikmati Suasana Pantai Natsepa Kota Ambon.
·
Buah-Buahan Hasil Dusun Ambon di Maluku
·
Makan Papeda | Makanan Ambon
·
Pohon Sagu Terbesar di Dunia
·
Taman Nasional Manusela Pulau Seram
·
Pusat Penyelamatan Satwa Masihulang Pulau Seram
·
Kehidupan Masyarakat Terpencil Bagian Utara Pulau Seram.
·
Masak Sopi dari Pohon Sageru di desa Eti, Seram Barat.
·
Menjelajah Vegetasi Pantai Piru Seram Barat
·
Jenis Mangrove Tanjung Batu Piru Seram Barat.
·
Wisata Pulau Marsegu Seram Barat.
·
Sejarah Desa Uwen Taniwel Seram Barat
·
Manfaat Mangrove di Kotania Piru Seram Barat.
·
Singgah di Pantai Sesar Bula Seram Timur
·
Kearifan Lokal Masyarakat Haruku Maluku Tengah.
·
Menilai Persemaian Tanaman Hutan di MTB
·
Penebangan Pohon untuk Program Gerhan di MTB.
·
Potensi Wisata Bahari di Provinsi Maluku
·
Thomas Matulessy Pattimura Pahlawan Maluku.
·
Monumen Martha Crhistina Tiahahu
·
Website Bahasa Ambon Sehari-Hari
D.
Kesimpulan
Setiap negara tentu memiliki
sistem perekonomian yang berbeda tergantung kepada sistem pemerintahan di
negara tersebut. Setiap sistem ekonomi juga tentu memiliki perbedaan dalam hal
peraturan pelaksanaan kegiatan ekonomi. Namun, setiap sistem tentu memiliki kelebihan
dan kelemahannya tersendiri. Jadi, sistem-sistem ekonomi yang ada tentu ada
menguntungkannya bagi negara yang menganut, namun juga ada merugikannya bagi
negara tersebut.
E.
Rekomendasi
Sebaiknya setiap negara dalam
memilih sistem ekonomi yang akan dipakai di negara tersebut jangan melihat atau
mengikuti negara lain, tapi sesuaikan dengan kondisi negara tersebut. Karena
kondisi perekonomian disetiap negara tentu belum pasti sama.
F.
Pustaka
Rahardjo, M
Dawam. 2009. Menuju Sistem Perekonomian Indonesia. Jurnal UNISIA. Vol. XXXII
(72): 113-128.
Vina Shafa.
2013. NEGARA-NEGARA YANG MENGANUT SISTEM EKONOMI CAMPURAN, LIBERAL, TERPUSAT
DAN ORANG BASUDARA.
http://vinashafa.blogspot.com/2013/05/negara-negara-yang-menganut-sistem.html
Deni Aulia.
2013. System Ekonomi Campuran.
http://auliaaad.blogspot.com/2013/03/system-ekonomi-campuran.html
Gede
Pradnyana. 2012. SISTEM EKONOMI “ORANG BASUDARA”.
http://gede-prad.blogspot.com/2012/08/sistem-ekonomi-orang basudara.html
Ardi Djaja.
2012. Sistem Ekonomi Campuran.
http://ard-cerdasnet.blogspot.com/2012/09/sistem-ekonomi-campuran.html
Herliyani,
Meri. 2009. Memahami Cara Bekerja Sistem Perekonomian. Jurnal Ekonomi dan
Pendidikan. Vol. 6 (2): 192-205.
Canya
Pramesthi. 2013. Macam-Macam Sistem Ekonomi.
http://canyapramesthirm.blogspot.com/2013/04/macam-macam-sistem-ekonomi.html
D. Nurholis
Mamun. 2013. Sistem Ekonomi Liberal. http://den-mpuh.blogspot. com/2013/06/sistem-ekonomi-liberal.html
Grace Banne
Pabutungan. 2012. Sistem Ekonomi Pasar/Liberal dan Sistem Ekonomi Campuran. http://gracebannepabutungan. wordpress.com/ 2012/03/30/sistem-ekonomi-pasarliberal-dan-sistem-ekonomi-campuran/
Adji. 2010. Sistem Ekonomi Orang basudara. http://adji14.wordpress.com/2010/02/20/sistem-ekonomi-orang
basudara/
[1]Globalisation
and Local Identities: the Asian Journal of Social Science provides a forum for
exploring issues in Southeast Asian societies. Contributions are from
anthropology, economics, geography, history, language and literature, political
science, psychology and sociology. The Rise of New Ethnic and Religious
Movements in Post-Suharto Indonesia, Published continuously since it was
launched in 2015
[2]Kare
Steenbrink, The Heavy Burden of the Religious Fragmentation and Geographical
Isolation of the Moluccas
No comments:
Post a Comment