Saturday, 3 September 2016

ekonomi orang basudra

PEMBANGUNAN EKONOMI
“ORANG BASUDARA”  
(Perspektif Etnoekonomi Alerasa Betarasa di Maluku).
Oleh: Syarifudin Ambon

A.   Latar belakang
Pembangunan kearifan ekonomi budaya di Provinsi Maluku yang lahir dari berbagai etnis suku, seni budaya dan agama, kekayaan ini selain memiliki potensi konflik juga memiliki potensi besar terhadap pembangunan ekonomi yang lebih dinamis dan humanis.  
Setiap bangsa membutuhkan konsep pembangunan ekonomi yang tahan terhadap perubahan sosial. Ekonomi moneter, inflasi, dan kuat secara sistem dan infrastruktur. Makalah ini tawarkan ekonomi basudara sebagai cara pandang untuk menata sistem regulasi, SDM dan infasturktur ekonomi sebagai kearifan lokal orang basudara yang dapat meningkatka rasa persatuan keadilan dan kemanusiaan.
Untuk mencapai itu semua perlu menjaga sistem ekonomi nagri tetap baik tidak terjadi seperti problematika ekonomi Nasional. Masalah kebijakan Menteri keuangan Sri Mulyani Potong Rp. 133,8 Triliun APBN 2016 dengan mengacu pada intruksi Presiden No.4 Tahun 2016 tentang langkah-langkah penghematan dan pemotongan anggaran pendapatan belanja Negara.
Instruksi ini berdasarkan pengendalian dan pengamanan APBN 2016. Kondisi jika dipercakapkan dengan konsep ekonomi orang basudara maka konsep ekonomi Indonesia telah menganut faham ekonomi kapital. Penguasa kapital yang lebih banyak menggerakkan, menentukan dan mengendalikan regulasi ekonomi.
Kondisi ini berbeda dengan sistem ekonomi orang basudara dengan falsafah alerasabetarasa dalam menata ekonnomi untuk kesejahteran nagri.
Ekonomi adat dan Kewang menjaga, memelihara, melindungi, dan mengayomi negeri, harta miliknya serta segala kepentingannya, begitu juga dengan penduduk negeri, harta miliknya dan segala kepentingannya. Fungsinya adalah menciptakan keamanan, ketentraman, ketertiban,  dan kedamaian dalam masyarakat dan petuanan negeri.
Organisasi ekonomi adat sperti kewang terdiri dari; kepala kewang bertanggung jawab terhadap produksi, wakil kepala kewang, sekretaris kewang mencatat semua produksi, distribusi dan perlindungan konsumne. wakil sekretaris kewang, bendahara kewang, wakil bendahara kewang, dan anak-anak kewang.
Kepala kewang bertugas mengepalai kewang, menetapkan kebijaksanaan ekonomi nageri yang akan dijalankan oleh kewang, setelah mendapat perintah dari pemerintah negeri mana yang harus dengan persetujuan saniri negeri.
Apabila kepala kewang berhalangan, maka wakil kepala kewang menjalankan tugas kepala kewang. Sekretaris kewang bertugas mengepalai pekerjaan administrasi kewang, melaksanakan pekerjaan tersebut baik atas perintah kepala kewang maupun inisiatif sendiri.
Apabila sekretaris kewang berhalangan, maka wakil sekretaris kewang yang menjalankan tugas sekretaris kewang. Bendahara kewang bertugas mengepalai dan mengurus keuangan kewang, mencatat semua uang masuk keluar, membuat neraca dan dan segala kegiatan lainnya berhubungan dengan kegiatan kewang. Apabila Bendahara kewang berhalangan, maka wakil Bendahara kewang menjalankan tugas kepala kewang.[1] Anak-anak kewang bertugas menjalankan  dan melaksanakan perintah kepala kewang dengan penuh rasa tanggung jawab, jujur, kesatria, dan adil.[2]
Jumlah anak-anak kewang ditetapkan oleh pemerintah negeri Tulehu dengan persetujuan dari saniri negeri serta disesuaikan dengan kebutuhan. Personalia kewang ditetapkan oleh pemerintah negeri Tulehu dengan persetuajun dari saniri negeri Tulehu.
Kantor/Rumah, Rapat dan masa berlaku kewang, Seluruh kegiatan kewang dipusatkan pada kantor/rumah kewang Rapat kewang dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan. Untuk pertama kali, maka masa berlakunya kewang adalah dua tahun, terhitung mulai sejak kewang diangkat; Untuk seterusnya, maka masa berlakunya kewang adalah 1 (satu) tahun, terhitung sejak kewang diangkat. Kehidupan dan penghidupan dalam negeri tulehuSasi atas hasil-hasil di daratan dan lautan di umumkan oleh kewang melalui titah (tabaus titah).
Secara tertulis pada papan-papan pengumuman  dan dengan menggunakan tanda-tanda yang nyata; Barangsiapa melanggar ketentuan ini, dihukum oleh kewang dengan hukuman denda sebanyak banyaknya 10.000 bagi mereka yang mengambil kelapa, pala, bunga pala, cengkeh, daun atap, gaba-gaba, loleba, daun tikar, ikan (sasi lompa), hasil laut lainnya.

B.   Rumusan Masalah
1.      Bagaimana  Sistem Ekonomi Orang Basudara 
2.      Bagaimana Strategi Pembangunan ekonomi Orang basudara.

C.   Pembahasan
Dalam pembahasan system ekonomi orang basudara dan strategi pembangunan ekonomi di Maluku untuk Indonesia dapat berjalan baik jika tradisi ekonomi kearifan local dapat dikelolah dengan prinsip alerasa betarasa untuk menata system produksi, distribusi, dan konsumsi. Tujuan besar dari kearifan local ekonomi orang basudara untuk mencegah terjadinya kerusakan alam dengan melakukan sasi air, tanah, dan udara perlu dijaga keletariannya karena itu manusia hidup.

1.   Sistem Ekonomi Orang Basudara 
Pengertian ekonomi orang basudara adalah Ilmu mengenai asas-asas pengelolaah harta, distribusi harta, barter dan pemakaian barang-barang serta kekayaan nagri (seperti keuangan, perindustrian, dan perdagangan suatu negeri. System ekonomi orang basudara menganut faham rasa persaudaraan lebih dominan dibading capital. Model ekonomi ini relevan dengan system Sistem Ekonomi Pancasila yang di desain oleh Muhammad Hatta di banda waktu diasinkan.
Sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang didasari dari jiwa ideologi Pancasila yang dalamnya terdapat makna demokrasi ekonomi yaitu kegiatan ekonomi berdasarkan usaha bersama dengan asas kekeluargaan dan kegotong-royongan dari, oleh, dan untuk rakyat dalam bimbingan dan pengawasan pemerintah.

2.   Konsep Ekonomi Orang Basudara 
Pertama kali konsep ekonomi orang basudara di tulis oleh Muhammad Hatta dengan Sistem Ekonomi Pancasila di Banda memiliki Ciri-ciri pokok sistem ekonomi Pancasila terdapat pada UUD 1945 Pasal 33, dan GBHN Bab III B No. 14. Berikut ini ciri-ciri pokok sistem ekonomi Pancasila. Pasal Perkara 33 Setelah Amandemen 2002 Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. 
Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat  Perekonomian nasional diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi secara prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi disetiap nagri di Maluku.
Sistem ekonomi orang basudara adalah sebuah system yang mengedepankan persaudaraaan. Hal ini merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat orang basudara secara turun temurun Dalam sistem ini segala hal yang diperlukan untuk kegiatan perekonomian, dipenuhi sendiri oleh masyarakat itu sendiri. Karena dalam sistem ekonomi orang basudara, tugas pemerintah hanya terbatas memberikan perlindungan dalam bentuk pertahanan dan menjaga ketertiban umum. dengan kata lain, kegiatan ekonomi yaitu masalah apa dan berapa, bagaimana, dan untuk siapa barang diproduksi semuanya diatur oleh masyarakat.
Sistem ekonomi orang basudara ini biasanya terdapat pada kehidupan masyarakat sederhana yang menggantungkan pada hasil alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga dalam sistem ekonomi ini rumah tangga bertindak sebagai produsen sekaligus konsumen demi memenuhi kebutuhannya sendiri. Setiap sistem ekonomi memiliki ciri khasnya tersendiri, ciri dari sistem ekonomi orang basudara yaitu:
1.      Alam merupakan sumber kehidupan dan sumber kemakmuran.
2.      Belum ada pembagian kerja dalam masyarakat.
3.      Hanya sedikit menggunakan modal.
4.      Jenis produksi disesuaikan dengan kebutuhan setiap rumah tangga.
5.      Masih menggunakan sistem barter dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.
6.      Proses produksi dan sistem distribusinya terbentuk karena kebiasaan atau tradisi yang berlaku di tengah masyarakat. DAN Terpeliharanya sifat kekeluargaan dalam kehidupan masyarakat.
7.      Teknik produksi dipelajari secara turun temurun dan bersifat sederhana. SERTA Masih terikat tradisi.

Pada umumnya, sistem perekonomian orang basudara ini berlaku pada negara-negara yang belum maju. Namun kini sistem ekonomi orang basudara mulai ditinggalkan dan sudah hampir tidak ada lagi negara yang menganut sistem ekonomi ini. Namun, di beberapa daerah terpencil seperti suku badui dalam dan yang lainnya, sistem ini masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan mungkin di ethiopia juga masih ada yang menganut sistem ini.


3.   Strategi Ekonomi Orang Basudara 
Sebelum PBB membuat UU keluatan Maluku telah memiliki budaya sasi laut sebuah convensi untuk menjaga, melindungi laut sebagai sumber kebutuhan hidup manusia. Laut tempat hidup manusia baik di lingkungan laut, darat dan udara.
Semenjak diratifikasinya United Nation Convention on the Law of The Sea melalui Undang-undang No.17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut 1982, Indonesia belum memiliki kebijakan yang secara spesifik mengatur laut.
Sebagai sebuah provinsi kepulauan terbesar di Indonesia maka wilayah pesisir, laut dan lautan adalah tumpuan harapan ekonomi orang basudara di Maluku yang harus dikembangkan secara lestari dan mampu mensejahterakan segenap komponen yang hidup di atas tanah Maluku. Dengan demikian kebijakan kelautan nasional yang mampu mengintegrasikan pembangunan ekonomi semua sektor secara berkelanjutan mutlak diperlukan agar dapat mengatur pemanfaatan potensi kelautan yang demikian besar untuk mensejahterakan rakyat. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 mencantumkan 8 (delapan) misi pembangunan nasional untuk mencapai Visi “Pemerintah Daerah Provinsi Maluku”.
Salah satu misi tersebut adalah “Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional”.
Kebijakan pembangunan kelautan Nasional dibangun dari 5 pilar utama yang terdiri dari Budaya Bahari (Ocean Culture), Tata Kelola di Laut (Ocean Governance), Pertahanan, Keamanan Dan Keselamatan di Laut (Maritime Security), Ekonomi Kelautan (Ocean Economy) dan Lingkungan Laut (Marine Environment). Kedua pilar ekonomi dan lingkungan inilah yang menjadi komponen inti dalam konsep Ekonomi Biru, karena pada dasarnya Ekonomi Biru adalah paradigm pembangunan ekonomi yang berazaskan pada prinsip-prinsip orang basudara dengan tradisi alerasa betarasa sebagai cara pandang untuk mengolah kekayaan alam yang Tuhan berikan bagi penduduk yang tinggal, dating dan hidup di Maluku.
Kelautan sebagai bidang yang terdiri dari multisektor memerlukan sebuah kebijakan budaya ekonomi orang basudara sebagai system nilai yang sinergis pada sektor ekonomi kelautan dalam rangka menyusun keterpaduan dan keharmonisan pembangunan ekonomi kelautan sehingga berkelanjutan, maka penyusunan kebijakan Pembangunan ekonomi kelautan Berbasis laut dalam pembangunan nasional menjadi suatu keharusan untuk pembangunan ekonomi yang humanis.
Dulu, Indonesia juga pernah menganut sistem ekonomi orang basudara ini. Namun lama-lama kebiasaan itu mulai ditinggalkan seiring perubahan zaman dan mengikuti tradisi dunia. Sampai saat ini, beberapa daerah pelosok di Indonesia masih memberlakukan sistem ini, tetapi sangat sedikit, karena sekarang semua sudah dinilai oleh materi. Pertukaran barang untuk membeli barang sudah tidak lagi berarti. Saat ini semua menggunakan uang.
Sistem ini bahkan sudah tidak lagi berlaku untuk Negara-negara maju, bila masih ada yang menerapkan sistem ini di Indonesia saja misalnya, pasti akan dianggap aneh. Namun sebenarnya bila dilihat dari segi positifnya, jika sistem ini masih berlaku didalam suatu negara, negara tersebut akan bebas dari ketamakan dan keegoisan dalam kehidupan perekonomiannya. Dan tentu saja negara tersebut juga akan terbebas dari korupsi.
Namun apabila dilihat dari segi negative, jika sistem ini masih terjadi di kehidupan ekonomi suatu negara, negara tersebut bisa diperlakukan semena-mena oleh negara maju lainnya karena dianggap primitive dan tidak tahu apa-apa mengenai uang yang sekarang sudah menguasai dunia. Setiap sistem perekonomian tentu memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Kelebihan yang dimiliki sistem ekonomi orang basudara yaitu:
Dalam sistem ekonomi orang basudara tidak terdapat persaingan yang tidak sehat, Masyarakat merasa sangat aman, karena tidak ada beban berat yang harus dipikul, Sistem perekonomian ini dilaksanakan berdasarkan atas kepentingan bersama, maka masing-masing individu tidak mengutamakan kepentingan pribadi yang artinya tidak individualistis, Hubungan masing-masing individu sangat erat karena besarnya sikap tenggang rasa dan berbagi, Kehidupan ekonomi masyarakat cenderung stabil, Masyarakat hidup dalam kebersamaan karena adanya sifat kekeluargaan, Sedangkan kelemahan dari sistem ekonomi orang basudara ini yaitu: Teknologi yang digunakan masih sangat sederhana, sehingga produktivitasnya rendah, Mutu barang hasil produksi masih rendah.
Dikarenakan sistem ini masih menggunakan sistem barter, maka masyarakat hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan primer, Menganggap tabu perubahan sehingga sulit berkembang, Tidak memperhatikan efisiensi dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi, Kegiatan ekonomi hanya untuk memenuhi kebutuhan bukan meningkatkan taraf hidup, Hasil produksi terbatas sehingga masyarakat tidak berusaha mencari keuntungan/laba demi terciptanya rasa kekeluargaan. Pola pikir masyarakat tidak berkembang karena dipengaruhi oleh tradisi, Tidak memperhitungkan efisiensi dan penggunaan sumber daya.
Rasa kekeluargaan masyarakat adat di Haruku ini barangkali dapat membantu menjelaskan secara singkat latar belakang sosiologis mengenai peraturan adat sasi sebagai suatu sistem tradisi pengelolaan sumberdaya alam secara lestari di Haruku.
Seperti juga halnya di pulau-pulau atau daerah lain Maluku pada umumnya, struktur masyarakat adat Haruku, pada hakekatnya, bertumpu pada ikatan hubungan-hubungan kekerabatan dalam suatu satuan wilayah petuanan (batas-batas tanah, hutan atau laut) yang menjadi milik bersama semua warga yang hidup di suatu negeri (pusat pemukiman, kampung atau desa).
Para warga negeri tersebut umumnya masih memiliki hubungan-hubungan darah satu sama lain yang terbagi dalam beberapa kelompok soa (marga besar, clan) yang merupakan himpunan dari semua mata-rumah (keluarga besar, extended family) yang bermarga sama. Karena itu, struktur masyarakat adat di Maluku, dalam kenyataan sehari-harinya, sebenarnya lebih merupakan dasar pembagian fungsi (tugas) komunal belaka.
Secara umum, struktur masyarakat adat di Maluku khususnya Haruku tentang menganut faham orang basudara menggunakan sistem organisasi sebagai berikut:

1.   Latu-Pati;
Tugas Latu pati adalah Dewan Raja Pulau Haruku, yakni badan kerapatan adat antar para Raja seluruh Pulau Haruku. Tugas utama lembaga ini adalah mengadakan pertemuan apabila ada keretakan antar negeri (kampung/desa) mengenai batas-batas tanah atau hal-hal lain yang dianggap sangat penting. Tetapi, para Raja ini tidak boleh memaksakan kehendaknya sendiri dan harus mengambil keputusan atas dasar asas kebersamaan dan dengan cara damai dengan prinsip alerasa betarasa.

2.   Raja.
Raja adalah pucuk pimpinan pemerintahan negeri (pimpinan masyarakat adat). Tugas-tugas utamanya adalah: menjalankan system regulasi pemerintahan ekonomi negeri, memimpin pertemuan-pertemuan ekonomi adat seperti sasi sumber daya alam, air, dan laut dengan tokoh-tokoh adat dan tokoh masyarakat dagang. Selain itu bertugas melaksanakan sidang pemerintahan negeri, menyusun program pembangunan negeri.

3.   Saniri Besar
Saniri Besar; adalah Lembaga Musyawarah Adat Negeri, terdiri dari staf pemerintahan negeri, para tetua adat dan tokoh-tokoh masyarakat. Tugas utamanya adalah sewaktu-waktu mengadakan pertemuan atau persidangan adat lengkap kalau dianggap perlu dengan para anggotanya (tokoh adat dan tokoh masyarakat).

4.   Kewang
Kewang; adalah lembaga adat yang dikuasakan sebagai pengelola sumberdaya alam dan ekonomi masyarakat, sekaligus sebagai pengawas pelaksanaan aturan-aturan atau disiplin adat dalam masyarakat. Tugas-tugas utamanya adalah: menyelenggarakan sidang adat sekali seminggu (pada hari Jumat malam);  mengatur kehidupan perekonomian masyarakat; mengamankan pelaksanaan peraturan sasi;
a)     memberikan     sanksi kepada yang melanggar peraturan Sasi Negeri;
a.       meninjau batas-batas tanah dengan desa atau negeri tetangga;
b.      menjaga sertamelindungi semua sumberdaya alam, baik di laut, kali dan hutan sebelum waktu buka sasi;
c.       melaporkan hal-hal yang tidak dapat terselesaikan pada sidang adat (Kewang) kepada Raja dan meminta agar disidangkan dalam Sidang Saniri Besar.

Tugas kewang ini relevan dengan pandangan L James Lavery Bahwa sistem merupakan prosedur logis dan rasional untuk merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan maksud untuk berfungsi sebagai suatu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan menurut C. W. Churchman, sistem adalah seperangkat bagian-bagian yang dikoordinasikan untuk melaksanakan seperangkat tujuan.
Dengan kata lain, sistem dapat diartikan sebagai seperangkat prosedur yang saling berhubungan satu sama lain untuk membentuk suatu kesatuan demi mencapai tujuan. Sedangkan sistem perekonomian sendiri dapat diartikan sebagai sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Jadi, sistem perekonomian terdiri dari beberapa prosedur yang digunakan oleh suatu negara untuk mencapai tujuan dari negara tersebut.
Sistem ekonomi banyak sekali macam-macamnya. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem perekonomian, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem perekonomian lainnya, semua faktor tersebut di pegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekstrem tersebut. Jadi, sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara, belum tentu sama dengan sistem ekonomi yang dianut oleh negara lainnya. Karena sebuah sistem ekonomi akan sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan yang dianut oleh negara tersebut.

5.   Saniri
Saniri Negeri; adalah Badan Musyawarah Adat tingkat negeri yang terdiri dari perutusan setiap soa yang duduk dalam pemerintahan negeri. Tugas utamanya adalah:
(a)  membantu menyusun dan melaksanakan program kerja pemerintah negeri bidang air, tanah, dan laut untuk tingkatkan produksi;
(b)  hadir dalam sidang-sidang pemerintahan negeri;
(c)  membantu Kepala Soa dalam melaksanakan pekerjaan negeri yang ditugaskan kepada soa.

6.   Kapitang
Kapitang; adalah Panglima Perang Negeri sama seperti TNI-POLRi di Negara ini. Tugas utamanya adalah mengatur strategi dan memimpin perang untuk mengawasi kekayaan alam, tanah air nagri dari berbagai ancamanluar dan dalam.



7.   Tuang Tanah
Tuan Tanah; adalah kuasa pengatur hak-hak tanah petuanan negeri. Tugas utamanya adalah mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah dengan desadesa tetangga yang menyangkut batas-batas tanah serta sengketa tanah petunanan yang terjadi dalam masyarakat. Kepala Soa; adalah pemimpin tiap soa yang dipilih oleh soa masing-masing untuk duduk dalam staf pemerintahan negeri. Tugas-tugas utamanya adalah:
•   membantu menjalankan tugas pemerintahan negeri apabila Raja tidak berada di tempat;
•   memimpin pekerjaan negeri yang dilaksanakan oleh soa;
•   sebagai wakil soa yang duduk dalam badan pemerintahan negeri; dan
•   menangani acara-acara adat perkawinan dan kematian.

No
Area
Luas
1
Luas perairan
       705.645 km2
2
Luas daratan
     47.350,42 km2

Total luas
   658.294,69 km2
3
Jumlah Penduduk
      1.533.506 Jiwa

Pemerintahan
1.      Gubernur
2.      Wagub
3.      Ketua DPRD
Edwin Adrian Huwae
4.      Sekda
Hamin Bin Thahir
5.      Kabupaten
12 kabupaten
6.      Kota
2 kota
7.      Kecamatan
98 kecamatan
8.      Kelurahan
33 kelurahan dan 989 negeri
9.      Lagu daerah
1.      Rasa Sayang e,
2.      Sarinande,
3.      Naik-Naik Ke Puncak Gunung,
4.      Burung Kaka Tua,
5.      Burung Tantina,
6.      Pela e,
7.      Huhate,
8.      Manise,
9.      Kole-Kole,
10.  Lembe-Lembe,
11.  Ouw Ullath e,
12.  Waktu Hujan Sore-Sore,
13.  Buka Pintu,
14.  Ambon Manise Sayang Kene,
15.  Hela Rotang,
16.  Hela e Hasa-Hasa,
17.  Batu Badaong,
18.  Nusaniwe,
19.  Ole Sio,
20.  Waktu Di Pangku Mama,
21.  Tanase,
22.  Toki Tifa,
23.  Hura-Hura Cincin,
24.  Balenggang Patah Tanjung,
25.  Gunung Salahutu,
26.  Saule,
27.  Siwalima Arika,
28.  Suda Balayar,
29.  Goro-Goro Ne,
30.  Nona Manis Siapa Yang Punya,
31.  Mande-Mande, Gandong e dll

10.  Soa
Soa adalah kumpulan beberapa marga (clan) yang menjalankan tugas: melaksanakan pekerjaan negeri bila ada titah (perintah) dari Raja melalui Kepala Soa masing-masing; membantu Kepala Soa menangani dan mempersiapkan semua keperluan bagi keluarga keluarga anggota soa dalam upacara-upacara perkawinan dan kematian.

11.  Marinyo
Marinyo; adalah pesuruh/pembantu Raja, sebagai penyampai berita dan titah melalui tabaos (pembacaan maklumat) di seluruh negeri kepada seluruh warga masyarakat.












PERATURAN ADAT DAN KEWANG DI NEGERI
TULEHU NOMOR 1 TAHUN 1981.


Menimbang
:
a.    Bahwa peraturan adat dan kewang yang berlaku sejak dahulu hingga kini di negeri Tulehu, masih tetap merupakan peraturan yang hidup dalam masyarakat dinegeri Tulehu.
b.    Bahwa peraturan adat dan kewang yang masih berlaku itu bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketentraman, ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat negeri Tulehu. Serta memperkuat pemerintahan negeri Tulehu agar dengan demikian makin mampu menggerakkan masyarakat negeri Tulehu dalam partisipasinya dalam pembagunan negeri Tulehu secara meluas, efektif dan efisien.
c.     Bahwa berhubungan dengan itu, dipandang perlu segera mengaturnya dalam bentuk suatu peraturan  tertulis yang dapat memberikan arah menuju perkembangan dan kemajuan masyarakat negeri Tulehu.
Mengingat
:



1.    Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945
2.    Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor IV/MPR/1978 tentang GBHN.
3.    Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara tahun 1974) Nonor. 38 Tambahan lembaran Negara nomor: 3037.
4.    Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan Desa (Lembaran negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153.
5.    Staatsblad 1824 Nomor 19a tentang peraturan kepamarentahan Benowa Ambon.
Menetapkan
:
DENGAN PESETUJUAN SANIRI NEGERI TULEHU


MENETAPKAN PERATURAN ADAT DAN KEWANG DI NEGERI TULEHU



BAB I


Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan;
a.    Petuanan adalah wilayah kuasa (daratan dan lautan) dari negeri Tulehu.
b.    Kintal negeri adalah tanah-tanah tertentu yang dikuasai negeri Tulehu untuk diperuntukkan untuk  kepentingan umum.
c.     Bangunan Negeri adalah bangunan-bangunan yang dibangun oleh pemerintah dan rakyat negeri Tulehu, karena itu menjadi milik pemerintah negeri dan rakyat Tulehu.
d.    Hurun Negeri adalah tanah-tanah tertentu yang dikuasai negeri Tulehu, terletak di atas negeri Tulehu diperuntukkan untuk kepentingan umum.
e.    Dusun Negeri adalah sebanyak 12 bidnag dusun yang dikuasai negeri Tulehu terletak didaratan rendah dalam wilayah negeri Tulehu dan berbatas dengan daerah capato badiri (daerah meulai menanjak) milik perorangan penduduk negeri Tulehu.
f.      Ewang negeri adalah daerah kawasan hutan yang dikuasai Negeri Tulehu, teretak di daerah pegunungan daratan tinggi dalam wilayah kuasa negeri Tulehu.
g.    Pantai Negeri adalah daratan pantai yang dikuasai negeri Tulehu, terhitung mulai ombak pukul-pukul sampai batas air hitam putih serta tubir berserta segala potensi dan sumber alam yang dikandungnya seperti batu, batu karang, kerikil, pasir, ikan, hasil laut dan lainnya.
h.    Perairan negeri Tulehu adalah lajur laut sesudah batas hitam-putih aau tubir ke arah laut lepas, dimana nelayan tradisional Tulehu dan orang luar yang menangkap ikan dengan menggunakan peralatan seperti; sero, sero gantung,  bagan dan alat pengakapan ikan lainnya.
i.      Sungai wailatu dan mareta adalah sungai-sungai yang dikuasai negeri Tulehu, yang mengalir dalam petuanan negeri Tulehu termasuk potensi dan sumber daya airnya digunakan untuk air minum, air mandi, air cuci, tempat membuang hajad(besar/kecil) dan lainnya.
j.      Sungai wairutung dan wai mamiang adalah sungai-sungai yang dikuasai negeri Tulehu, yang mengalir dalam petuanan negeri tulehu termasuk potensi dan sumber daya alam yang di kandungnya seperti batu, kerikil, ikan, udang, dan lain-lain.
k.    Sasi adalah larangan mengambil hasil-hasil didaratan dan atau dilautan dalam satu kurun tertentu.
l.      Orang luar adalah mereka yang bepergian lewat petuanan negeri  Tulehu dan atau mereka yang sementara tinggal dalam petuanan negeri Tulehu tetapi bukan penduduk negeri Tulehu.
m.  Minuman keras adalah minuman yang sifatnya memabukkan seperti bier, anggur, sopi, dan lainnya.
n.    Perjudian adalah setiap permainan yang menggunakan uang dan atau benda lainnya sebagai taruhan.
o.    Belum dewasa adalah belum genap berusia 17 (tujuh belas) tahun di tulehu.
p.    Kepolisian adalah komando sektor kepolisian 1601-02 hitu timur di Tulehu.
q.    L.L.A.J.R. adalah lalulintas angkutan jalan raya.
r.     POLANTAS adalah polisi lalulintas.







BAB  II
ADAT DAN KEWANG

Bagian I; Tujuan dan Fungsi
Pasal 2

1.    Tujuan adalah menjaga, memelihara, melindungi, dan mengayomi negeri Tulehu, harta miliknya serta segala kepentingannya, begitu juga dengan penduduk negeri Tulehu, harta miliknya dan segala kepentingannya.
2.    Fungsinya adalah menciptakan keamanan, ketentraman, ketertiban,  dan kedamaian dalam masyarakat dan petuanan negeri Tulehu.

Bagian II
Organisasi dan Tugas
Pasal 3
1.    Organisasi kewang terdiri dari; kepala kewang, wakil kepala kewang, sekretaris kewang, wakil sekretaris kewang, bendahara kewang, wakil bendahara kewang, dan anak-anak kewang.
2.    Kepala kewang bertugas mengepalai kewang, menetapkan kebijaksanaan yang akan dijalankan oleh kewang, setelah mendapat perintah dari pemerintah negeri mana yang ahrus dengan persetujuan saniri negeri Tulehu.
3.    Apabila kepala kewang berhalangan, maka wakil kepala kewang menjalankan tugas kepala kewang.
4.    Sekretaris kewang bertugas mengepalai pekerjaan administrasi kewang, melaksanakan pekerjaan tersebut baik atas perintah kepala kewang maupun inisiatif sendiri.
5.    Apabila sekretaris kewang berhalangan, maka wakil sekretaris kewang yang menjalankan tugas sekretaris kewang.
6.    Bendahara kewang bertugas mengepalai dan mengurus keuangan kewang, mencatat semua uang masuk keluar, membuat neraca dan dan segala kegiatan lainnya berhubungan dengan kegiatan kewang.
7.    Apabila Bendahara kewang berhalangan, maka wakil Bendahara kewang menjalankan tugas kepala kewang.
8.    Anak-anak kewang bertugas menjalankan  dan melaksanakan perintah kepala kewang dengan penuh rasa tanggung jawab, jujur, kesatria, dan adil.
9.    Jumlah anak-anak kewang ditetapkan oleh pemerintah negeri Tulehu dengan persetujuan dari saniri negeri serta disesuaikan dengan kebutuhan.
10.    Personalia kewang ditetapkan oleh pemerintah negeri Tulehu dengan persetuajun dari saniri negeri Tulehu.


Bagian III
Kantor/Rumah, Rapat dan masa berlaku kewang
Pasal 4
1.    Seluruh kegiatan kewang dipusatkan pada kantor/rumah kewang
2.    Rapat kewang dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan.
3.    Untuk pertama kali, maka masa berlakunya kewang adalah dua tahun, terhitung mulai sejak kewang diangkat;
4.    Untuk seterusnya, maka masa berlakunya kewang adalah 1 (satu) tahun, terhitung sejak kewang diangkat.

Bagian III
KEHIDUPAN DAN PENGHIDUPAN DALAM NEGERI TULEHU
Bagian I : SASI.
Pasal 5

Sasi atas hasil-hasil di daratan dan lautan di umumkan oleh kewang: (a) melalui titah (tabaus titah), secara tertulis pada papan-papan pengumuman  dan (c) dengan menggunakan tanda-tanda yang nyata;
Barangsiapa melanggar ketentuan ini, dihukum oleh kewang dengan hukuman denda sebanyak banyaknya 10.000 bagi mereka yang mengambil kelapa, pala, bunga pala, cengkeh, daun atap, gaba-gaba, loleba, daun tikar, ikan, hasil laut lainnya.

Bagian II
Kintal dan Bagian Negeri.
Pasal 6
1.      Penduduk negeri Tulehu atau orang luar yang menyewa kintal atau bangunan negeri, harus memelihara dengan sebaik-baiknya sesuai perintah kewang. Barang siapa melanggar ketentuan ini dihukum oleh kewang dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya 10.000.
2.      Penduduk negeri Tulehu atau orang luar yang menyewa kintal atau bangunan negeri, dilarang menyewakannya lagi kepada pihak lain tanpa seizin kewang. Barangsiapa melanggar ketentuan ini, dihukum oleh kewang dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000 dan perjanjian sewa dianggap batal.
3.      Penduduk negeri Tulehu atau orang luar yang menyewa kintal dan bangunan negeri, dilarang merubah, memperbaiki, menambah bentuk dari apa yang disewa tanpa seizin kewang. Barang siapa melanggar ketentuan ini, dihukum oleh kewang dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000 dan apa yang dirubah, diperbaiki, ditambah disuruh hentikan oleh kewang.


Bagian III
Terminal Tulehu.
Pasal 7

1.      Kewang akan membantu dan bekerjasama dengan instansi L.L.A.J.R dan POLANTAS untuk mengatur keamanan, ketentraman, ketertiban dan keamanan di dalam negeri Tulehu.
2.      Kewang akan menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban dan kedamaian dari lalulintas kendaraan bermotor diluar terminal Tulehu.
3.      Barangsiapa menetang perintah kewang dalam menegakkan keamanan, ketentraman, ketertiban, dan kedamaian atas lalulintas kendaraan bermotor diluar terminal Tulehu, dihukum oleh kewang dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000.

Bagian IV
Penggunaan Wilayah Petuanan Negeri Tulehu.
Pasal 8

Setiap mobil kendaraan bermotor yang sifatnya komersial, yang dalam operasinya melalui petuanan dan singgah di negeri Tulehu, harus memberitahu kewang terlebih dahulu. Mobil/kendaraan bermotor yang memiliki izin untuk beroperasi pada jalur Ambon Tulehu, dikecualikan dari ketentuan ini. Barang siapa melanggar ketentuan ini, dihukum oleh kewang dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya 10.000.

Pasal 9
Setipa pengemudi mobil/kendaraan bermotor memparkir diluar lingkungan negeri Tulehu, kecuali atas izin kewang. Barang siapa melanggar ketentuan ini, dihukum oleh kewang dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya 10.000.

Bagian V; Pantai Negeri Tulehu
Pasal 10
Dilarang bagi siapa saja mengambil batu, batu karang,kerikil, pasir dari pantai negeri Tulehu, kecuali atas izin Pemerintah negeri Tulehu, pelaksanaan dan pengawasannya diserahkan kepada Kewang. Barang siapa melanggar ketentuan ini, dihukum oleh kewang dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya 10.000. dan apa yang diambil itu disita oleh kewang.

Pasal 11
Penduduk negeri tulehu yang membuat kintal/membendung pantai dalam lingkungan daerah pantai petuanan negeri tulehu, harus mendapat izin dari Pemerintah negeri Tulehu dengan persetuajuan Saniri Negeri Tulehu, pelaksanaan dan pengawasannya diserahkan kepada kewang. Barang siapa melanggar ketentuan ini, dihukum oleh kewang dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya 10.000.

Pasal  12
Motor-motor Johnson dan atau sejenisnya yang sifatnya kemersial, yang dalam operasinya menyinggahi pelabuhan dalam lingkungan daerah petuanan  negeri Tulehu, harus memberitahu kewang dalam tempo 2 (dua) jam setelah singgah. Barang siapa melanggar ketentuan ini, dihukum oleh kewang dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya 10.000.

Pasal  13
Kapal-kapal motor dan atau sejenisnya yang sifatnya kemersial, yang dalam operasinya mempunyai pangkalan di pantai negeri Tulehu dan atau menyinggahi pelabuhan-pelabuhan petuanan negeri Tulehu, harus memberitahu kewang dalam tempo 2 (dua) jam setelah singgah. Barang siapa melanggar ketentuan ini, dihukum oleh kewang dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya 10.000.

Pasal  14
Perahu-perahu bot dan atau sejenisnya yang sifatnya komersial, yang dalam operasinya menyinggahi pelabuhan-pelabuhan dalam petunanan negeri Tulehu, harus memberitahu kewang dalam tempo 2 (dua) jam setelah singgah. Barang siapa melanggar ketentuan ini, dihukum oleh kewang dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya 10.000.

Bagian VI; Perairan Negeri Tulehu
Pasal  15
Penduduk negeri Tulehu atau orang luar dilarang memasang sero, sero gantung, bagan, peralatan penangkapan ikan lainnya dalam perairan Negeri Tulehu, kecuali atas izin pemerintah negeri Tulehu, pelaksanaan dan pengawasannya di serahkan  kepada kewang. Barang siapa melanggar ketentuan ini, dihukum oleh kewang berupa penghentian usaha tersebut dan  denda sebanyak-banyaknya 10.000.


Bagian  VII  Hurun Negeri Tulehu
Pasal  16
Penduduk negeri Tulehu dan atau orang luar dilarang membuat kebun dan atau membangun di atas hurun negeri Tulehu, kecuali atas izin Pemerintah negeri Tulehu, dengan persetuajuan Saniri Negeri Tulehu. Pelaksanaan dan pengawasannya diserahkan oleh kewang. Barang siapa melanggar ketentuan ini, dihukum oleh kewang berupa penghentian usaha tersebut dan  denda sebanyak-banyaknya 10.000.

Bagian  VIII
Dusun Negeri Tulehu
Pasal 17

Penduduk negeri tulehu yang bermaksud dan atau telah menanam kelapa, pala, cengkeh, sagu, dan lain-lainnya dalam dusun negeri Tulehu, harus mendapat izin dari pemerintahan tulehu dengan persetujuan Saniri negeri Tulehu. Pelaksanaan dan pengawasannya di serahkan kepada kewang. Barang siapa melanggar ketentuan ini, dihukum oleh kewang dengan hukuman berupa penghentian usaha tersebut dan denda sebanyak-banyaknya 10.000.
Serta status tanamannya akan ditetapkan oleh pemerintah negeri Tulehu dan Saniri Negeri Tulehu.

Pasal 18
Pendudukan negeri Tulehu yang menanam durian, langsat, kenari, gayang, sagu tuni di dalam dusun negeri Tulehu maka tanaman itu menjadi milik negeri tulehu, Pelaksanaannya di serahkan kepada kewang. Barang siapa yang melanggar ketentuan ini, dihukum oleh kewang dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000. serta status tanamannya akan ditetapkan oleh Pemerintah negeri Tulehu dan Saniri Negeri Tulehu.

Pasal 19
Pendudukan negeri Tulehu yang menanam kepala, pala, cengkeh, sagu ihur di dalam dusun  negeri Tulehu tanpa izin pemerintahan negeri Tulehu, kemudian di jual atau dihibahkan kepada pihak lain, maka jual beli atau hibah itu menjadi batal dan status tanamannya akan ditetapkan oleh pemerintah negeri dan Saniri negeri Tulehu. Pelaksanaan dan pengawasannya di serahkan kepada kewang.

Pasal 20.
Penduduk negeri Tulehu dilarang mengmbil daun sagu, bambu, loleba, dan lainnya dari dalam dusun negeri  Tulehu, kecuali atas izin pemerintah negeri Tulehu dengan persetujuan Saniri negeri Tulehu. Pelaksanaan dan pengawasannya diserahkan kepada kewang. Pasal 18
Pendudukan negeri Tulehu yang menanam durian, langsat, kenari, gayang, sagu tuni di dalam dusun negeri Tulehu maka tanaman itu menjadi milik negeri tulehu, Pelaksanaannya di serahkan kepada kewang. Barang siapa yang melanggar ketentuan ini, dihukum oleh kewang dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000.  dan apa yang diambil itu disita oleh kewang.

Bagian IX
Ewang Negeri Tulehu

Pasal 21
Penduduk negeri tulehu yang bermaksud membuka ewang di negeri Tulehu, harus mendapat izin dari pemerintah negeri Tulehu dengan persetujuan Saniri negeri Tulehu. Pelaksanaan dan pangawasannya di serahkan kepada kewang. Barang siapa yang melanggar ketentuan ini, dihukuman berupa penghentian usaha tersebut dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000.  Serta status tanah pembukaan ewang  akan ditetapkan oleh pemerintahan negeri tulehu dan Saniri negeri Tulehu.

Pasal 22
Penduduk Negeri Tulehu yang membuka ewang negeri Tulehu tanpa seizin pemerintah negeri Tulehu kemudian telah di jual , dihibahkan atau dialihkan dengan tindakan apa saja kepada pihak lain, maka jual beli hibah atau pengalihan itu menjadi batal dan status tanahnya akan ditetapkan oleh pemerintah negeri Tulehu dan Saniri Negeri Tulehu, pelaksanaan dan pengawasannya diserahkan kepada kewang.

Bagian X; Pemeliharaan

Pasal 23
Penduduk negeri Tulehu diharuskan membersihkan dusun-dusunnya (pameri dusun) dan atau membersihkan perusahaan ewangnya(pameri ewang) sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali. Pelaksanaan dan pengawasannya diserahkan kepada kewang. Barang siapa yang melanggar ketentuan ini, dihukum oleh kewang dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000.  



Pasal 24
Penduduk Negeri tulehu diharuskan menjaga kuburan, tanah, dusun dan atau tanah parusa ewangnya serta mencegah kerusakannya. Pelaksanaan dan pengawasannya diserahkan kepada kewang. Barang siapa yang melanggar ketentuan ini, dihukum oleh kewang dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000. 


Pasal 25
Untuk menjaga kelestarian waimamina dan wairutung maka penduduk negeri Tulehu dilarang menebang kawasan Hutan atau tanaman yang terdapat di kedua hulu dan tepi sungai itu, dengan jarak kurang lebih 100 (seratus)  dari aliran sungai. Pelaksanaan dan pengawasannya diserahkan kepada kewang. Barang siapa yang melanggar ketentuan ini, dihukum oleh kewang dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000. 

Pasal  26
Untuk menjaga kelestarian air Wailatu dan mareta, maka penduduk negeri Tulehu yang mempunyai dusun-dusun dikiri jalan raya dari Tulehu menuju Ambon diharapkan untuk memelihara dusun-dusunnya dengan sebaik-baiknya sesuai pemetintah negeri Tulehu dan Saniri negeri Tulehu. Dusun-dusun tersebut harus dtanami tanaman dan tanaman yang ada dalam dusun-dusun itu dilarang ditebang dan atau dibakar. Barang siapa yang melanggar ketentuan ini, dihukum oleh kewang bagi yang punya dusun, yang menebang dan atau yang membakar dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000. 

Bagian XII;
Tempat Membuang Hajat
Pasal 27

Peduduk negeri Tulehu atau orang luar dilarang membuang hajat(air besar/kecil) disembarang tempat, kecuali ditempat yang telah ditetapkan oleh kewang. Pelaksanaan dan pengawasannya diserahkan kepada kewang. Barang siapa yang melanggar ketentuan ini, dihukum oleh kewang dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000. 









RINCIAN PERATURAN SASI NEGERI HARUKU
Oleh : Eliza Kissya

Berikut ini adalah rincian peraturan pelaksanaan dari keempat jenis sasi yang berlaku di Haruku yang diputuskan dalam kerapatan Dewan Adat Lengkap Negeri Haruku (Saniri'a Lo'osi Aman Haru-ukui) pada tanggal 10 Juni 1985, yang ditandatangani oleh Raja Haruku (Berthy Ririmasse), Kepala Kewang Darat (Eliza Kissya) dan Kepala Kewang Laut (Eli Ririmasse).
Perlu ditegaskan sekali lagi bahwa ketentuan ketentuan peraturan sasi ini sebenarnya sudah ada sejak dahulu, sehingga ketentuan-ketentuan yang dibuat tertulis saat ini, pada hakekatnya, hanyalah menegaskan kembali peraturan-peraturan adat yang telah diwariskan oleh para leluhur desa ini. Namun demikian, seperti yang terlihat jelas pada peraturan Sasi Kali, ada beberapa tambahan ketentuan baru (misalnya larangan berperahu motor dengan menghidupkan mesin dalam kali) yang diputuskan dalam rangka mengantisipasi perkembangan keadaan di zaman modern saat ini.
Demikian juga halnya dengan ketentuan besarnya jumlah denda pelanggaran dalam bentuk uang tunai, juga disesuaikan dengan perkembangan ekonomi saat ini. Contoh tambahan peraturan Karoro Sasi Laut lainnya adalah larangan menggunakan jenis jaring-halus buatan pabrik (karoro) yang dulunya belum dikenal dan baru muncul dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan pengalaman, jenis alat-tangkap ini ternyata sangat merusak karena mampu menangkap semua jenis ikan dalam berbagai ukuran tanpa pandang-bulu (mirip jaring "pukat harimau" atau trawl).
Demikian pula halnya dengan larangan memanjat pohon bagi kaum perempuan, dalam peraturan Sasi Negeri yang diperbaharui, larangan ini dirubah dengan memperbolehkan perempuan memanjat pohon asal menggunakan pakaian yang pantas, antara lain, karena pertimbangan bahwa kini tersedia bahan sandang (misalnya, celana panjang) yang juga dapat dikenakan oleh perempuan.
Semua itu menandakan bahwa sasi bukanlah suatu kumpulan peraturan adat yang kaku, tetapi tetap dinamis mengikuti perkembangan zaman, sepanjang inti semangat, roh atau jiwanya (yakni asas kelestarian dan keseimbangan kehidupan manusia dengan sesama manusia dan alam sekitarnya) tetap tidak berubah dan terpelihara.

HARUKU

SASI LAUT
1.         Batas-batas sasi laut adalah mulai dari sudut Balai Desa bagian utara, 200 meter ke laut arah barat dan ke selatan sampai ke Tanjung Wairusi.
2.         Batas sasi untuk ikan lompal di laut: mulai dari labuhan Vetor, 200 meter ke laut arah barat dan ke selatan sampai ke Tanjung Hi-i.
3.         Terlarang menangkap ikan yang berada dalam daerah sasidengan menggunakan jenis alat tangkap apapun, terkecuali dengan jala, tetapi harus dengan cara berjalan kaki dan tidak boleh berperahu. Persyaratan bagi orang yang mempergunakan jala adalah hanya pada batas kedalaman air setinggi pinggang orang dewasa.
4.         Daerah labuhan bebas adalah mulai dari sudut Balai Desa bagian utara sampai ke Tanjung Waimaru. Pada daerah labuhan bebas ini, orang boleh menangkap ikan dengan jaring, tetapi tidak boleh bersengketa. Jika ternyata ada yang bersengketa, maka labuhan bebas akan disasi juga.
5.         Bila ada ikan lompa yang masuk ke daerah labuhan bebas, maka dilarang ditangkap dengan jaring.
6.         Pada daerah sasi maupun pada daerah labuhan bebas, dilarang menangkap ikan dengan mempergunakan jaring karoro.

SASI KALI
1.         Batas-batas sasi di kali dimulai dari:  muara Wai Learisa Kayeli ke Wai Harutotui, Muara Wai Learisa Kayeli sampai Air Kecil.
2.         Apabila ikan lompa sudah masuk ke kali, dilarang diganggu ataupun ditangkap, walaupun terdapat jenis ikan lain yang masuk bersama dengan ikan lompa tadi ke dalam kali.
3.         Pada waktu pembukaan sasi ikan lompa, dilarang membersihkan ikan di dalam kali atau membuang kepala ikan lompa yang diputuskan ke dalam kali.
4.         Terlarang mencuci bahan dapur berupa piring piring kotor, dan sebagainya, di dalam kali.
5.         Terlarang orang laki-laki mandi bercampur dengan orang perempuan, tetapi harus pada tempatnya masing-masing yang diatur sebagai berikut:
·     (a)Untuk orang perempuan: di Air Besar di Air Pohon Lemon di Air Kecil di Air Pohon Lenggua pada Sebelah Air dan sampai di Gali Air dan ditentukan dengan tanda-tanda sasi yang telah ditetapkan oleh Kewang.
·     untuk orang laki-laki:  di Air Piting  di Air Cabang Dua pada Sebelah Air dan sampai di Gali Air dan ditentukan dengan tanda-tanda sasi yang telah ditetapkan oleh Kewang.
6.    Terlarang orang masuk dengan perahu bermotor maupun jenis speed-boat dengan menghidupkan mesin di dalam kali.
7.    Pada tempat mengambil air minum, terlarang orang mencuci pakaian atau bahan cucian apapun melewati tempat tersebut.
8.    Terlarang orang menebang pohon kayu pada tepi kali di sekitar lokasi sasi, terkecuali pohon sagu.

SASI HUTAN
1.           Terlarang orang mengambil buah-buahan yang muda seperti nenas, kenari, cempedak, durian, pinang, dll.
2.           Terlarang orang menebang pohon pinang yang sedang berbuah atau menebang pohon buahbuahan lainnya untuk membuat pagar.
3.           Terlarang orang memotong atap atau pelepah saguyang masih muda (hahesi) sebelum mendapat izin dari pemiliknya dan juga dari Kewang.

SASI DALAM NEGERI
1.        Terlarang orang membuat gaduh dan ribut-ributan di malam Minggu.
2.        Acara di malam hari berupa pesta, dll., harus mendapat izin dari Saniri Negeri.
3.        Terlarang orang ke laut memancing (taba) ikan pada hari Minggu, mulai jam 17.00 sampai dengan jam 19.00 WIT.
4.        Terlarang orang ke hutan pada hari Minggu, kecuali ada keperluan yang sangat penting atau pada musim cengkeh, tetapi harus mendapat izin dari Kewang.
5.        Terlarang orang menjemur atap, membakar rumput, tempurung, dll., di jalan raya.
6.        Terlarang orang menjemur pakaian di atas pagar.
7.        Terlarang orang membuang rumput dan air besar di dalam kali.
8.        Rumput-rumput harus dibuang sekurang kurangnya 4 meter dari tepi kali dan pada tempat yang telah ditentukan oleh Kewang.
9.        Terlarang semua orang perempuan, sewaktu pulang dari kali, hanya memakai kain sebatas dada.
10.    Terlarang orang laki-laki berkain sarung di siang hari, kecuali yang sakit, serta tidak boleh memakai deker atau salele handuk dan berkeliaran di jalan raya.
11.    Terlarang orang perempuan memanjat pohon di dalam desa kecuali dengan pakaian yang pantas.
12.    Daerah Kolam Jawa dinyatakan tertutup dan dilindungi serta dijaga agar tidak dirusakkan oleh siapapun.
13.    Bagi mereka yang melanggar peraturan sasi ini, akan dikenakan sanksi sebagai berikut:
·         Potong atap tanpa izin Rp 5.000
·         Motor masuk kali dengan menghidupkan mesin        Rp 10.000
·         Mengambil buah-buahan muda Rp 5.000
·         Mengganggu ikan lompa di kali  Rp 2.500
·         Orang perempuan yang pulang dari kali hanya memakai kain; dan orang laki yang berkeliaran dalam desa dengan memakai deker atau salele handuk Rp 10.000
·         Mencuci piring, membuang air besar dan rumput di kali, dll.  Rp 2.500
·         Ke hutan atau ke laut pada hari Minggu Rp 5.000
·         Mengeluarkan kata makian atau sumpah-serapah  Rp 5.000
·         Mengambil karang laut Rp 10.000
·         Menebang pohon kayu bakau atau jenis tumbuhan lain di Kolam Jawa=Rp 5.000
·         Membuat gaduh dan ribut di malam Minggu=Rp 2.500

Demikianlah peraturan sasi secara umum yang berlaku di Haruku. Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Adat Sosial Budaya Masyarakat Maluku Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Hak Masyarakat Adat dalam pengelolaan sumber daya alam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Konservasi Tradisional;
·         Konservasi Sumber Daya Alam
·         Tata Nilai Sosial Budaya
·         Masyarakat Hukum Adat
·         Masyarakat Tradisional
·         Menikmati Suasana Pantai Natsepa Kota Ambon.
·         Buah-Buahan Hasil Dusun Ambon di Maluku
·         Makan Papeda | Makanan Ambon
·         Pohon Sagu Terbesar di Dunia
·         Taman Nasional Manusela Pulau Seram
·         Pusat Penyelamatan Satwa Masihulang Pulau Seram
·         Kehidupan Masyarakat Terpencil Bagian Utara Pulau Seram.
·         Masak Sopi dari Pohon Sageru di desa Eti, Seram Barat.
·         Menjelajah Vegetasi Pantai Piru Seram Barat
·         Jenis Mangrove Tanjung Batu Piru Seram Barat.
·         Wisata Pulau Marsegu Seram Barat.
·         Sejarah Desa Uwen Taniwel Seram Barat
·         Manfaat Mangrove di Kotania Piru Seram Barat.
·         Singgah di Pantai Sesar Bula Seram Timur
·         Kearifan Lokal Masyarakat Haruku Maluku Tengah.
·         Menilai Persemaian Tanaman Hutan di MTB
·         Penebangan Pohon untuk Program Gerhan di MTB.
·         Potensi Wisata Bahari di Provinsi Maluku
·         Thomas Matulessy Pattimura Pahlawan Maluku.
·         Monumen Martha Crhistina Tiahahu
·         Website Bahasa Ambon Sehari-Hari

D.  Kesimpulan
Setiap negara tentu memiliki sistem perekonomian yang berbeda tergantung kepada sistem pemerintahan di negara tersebut. Setiap sistem ekonomi juga tentu memiliki perbedaan dalam hal peraturan pelaksanaan kegiatan ekonomi. Namun, setiap sistem tentu memiliki kelebihan dan kelemahannya tersendiri. Jadi, sistem-sistem ekonomi yang ada tentu ada menguntungkannya bagi negara yang menganut, namun juga ada merugikannya bagi negara tersebut.

E.   Rekomendasi
Sebaiknya setiap negara dalam memilih sistem ekonomi yang akan dipakai di negara tersebut jangan melihat atau mengikuti negara lain, tapi sesuaikan dengan kondisi negara tersebut. Karena kondisi perekonomian disetiap negara tentu belum pasti sama.

F.   Pustaka
Rahardjo, M Dawam. 2009. Menuju Sistem Perekonomian Indonesia. Jurnal UNISIA. Vol. XXXII (72): 113-128.
Vina Shafa. 2013. NEGARA-NEGARA YANG MENGANUT SISTEM EKONOMI CAMPURAN, LIBERAL, TERPUSAT DAN ORANG BASUDARA. http://vinashafa.blogspot.com/2013/05/negara-negara-yang-menganut-sistem.html
Deni Aulia. 2013. System Ekonomi Campuran.
http://auliaaad.blogspot.com/2013/03/system-ekonomi-campuran.html
Gede Pradnyana. 2012. SISTEM EKONOMI “ORANG BASUDARA”. http://gede-prad.blogspot.com/2012/08/sistem-ekonomi-orang basudara.html
Ardi Djaja. 2012. Sistem Ekonomi Campuran. http://ard-cerdasnet.blogspot.com/2012/09/sistem-ekonomi-campuran.html
Herliyani, Meri. 2009. Memahami Cara Bekerja Sistem Perekonomian. Jurnal Ekonomi dan Pendidikan. Vol. 6 (2): 192-205.
Canya Pramesthi. 2013. Macam-Macam Sistem Ekonomi.
http://canyapramesthirm.blogspot.com/2013/04/macam-macam-sistem-ekonomi.html
D. Nurholis Mamun. 2013. Sistem Ekonomi Liberal. http://den-mpuh.blogspot. com/2013/06/sistem-ekonomi-liberal.html
Grace Banne Pabutungan. 2012. Sistem Ekonomi Pasar/Liberal dan Sistem Ekonomi Campuran. http://gracebannepabutungan. wordpress.com/ 2012/03/30/sistem-ekonomi-pasarliberal-dan-sistem-ekonomi-campuran/




[1]Globalisation and Local Identities: the Asian Journal of Social Science provides a forum for exploring issues in Southeast Asian societies. Contributions are from anthropology, economics, geography, history, language and literature, political science, psychology and sociology. The Rise of New Ethnic and Religious Movements in Post-Suharto Indonesia, Published continuously since it was launched in 2015
[2]Kare Steenbrink, The Heavy Burden of the Religious Fragmentation and Geographical Isolation of the Moluccas  

No comments:

Post a Comment